Irmanputra Sidin: People Power Bukan Makar, Ini Alasannya

Nasional

NOTULA – Irmanputra Sidin, pakar hukum tata negara, tak sependapat dengan pihak yang menyebut gerakan people power sebagai tindakan makar. Menurutnya, gerakan yang belakangan ramai itu sekadar penyampaian pendapat, dan dilindungi undang-undang.

“Inilah kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat, mungkin ada yang menyebut people power. Kedaulatan rakyat, pelaksanaan implementasinya tidak hanya melalui Pemilu, tetapi juga dengan menyampaikan pendapat,” kata Irman, di akun Youtube UUD TV, Senin (20/5).

Ditegaskan, harus dibedakan antara penyampaian pendapat dengan gerakan makar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan dengan gamblang soal kebebasan berpendapat.

Bahkan ia menyebut, kebebasan berpendapat sudah dijelaskan tiga kali dalam UUD 1945, yakni Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28E UUD 1945 ayat 2, dan ayat 3 di pasal yang sama.

Tak hanya itu, reformasi 1998 juga telah melahirkan UU 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang memberikan ruang selebar-lebarnya bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Bahkan UU ini akan menggolongkan kejahatan bagi siapa saja yang menghalangi atau merintangi mereka menyampaikan pendapaat ini,” lanjutnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, kata dia, akan berakhir ketika malaikat Izrail menjemput ruh manusia. “Di situlah kemerdekaan menyampaikan pendapat selesai,” jelasnya.

Besarnya kekuatan penyampaian pendapat ini, kata Irman, diimbangi dengan kekuatan pemerintah sebagai alat negara yang memiliki senjata, atau disebut juga government power, jika dihadapkan dengan people power.

“Inilah keseimbangan yang dibuat oleh kedaulatan rakyat. Kekuatan pemerintah ini untuk kedaulatan negara yang diberikan oleh daulat rakyat juga. Karenanya, kalau kita mengajak ruang kekuatan rakyat melawan kekuatan pemerintah dalam dialektika pemerintahan, ini tidak bisa diartikan sebagai makar,” rincinya.

“Dialektika pergantian pemerintahan itu diatur dalam UUD 1945 Pasal 7, 7a, 7b, Pasal 8 dan juga Pasal 24c UUD 1945. Presiden bisa berakhir karena berakhirnya masa jabatan lima tahun, atau mangkat dan sebagainya,” pungkasnya.