IPW Minta Polri Segera Bebaskan Ruslan Buton

Nasional

NOTULA – Mabes Polri didesak segera membebaskan Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, yang dituduh melakukan tindak pidana, setelah surat terbukanya untuk Jokowi viral.

Indonesia Police Watch (IPW), melalui Ketua Presidiumnya, Neta S Pane, menilai tuduhan polisi kepada Ruslan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Mabes Polri harus segera membebaskan Ruslan Buton. Sebab, apa yang dituduhkan kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya menunjukkan sikap jajaran kepolisian yang tidak promoter,” ucap Neta S Pane, melalui siaran pers, Minggu (31/5/20).

Menurut Neta, Ruslan hanya menyatakan aspirasi sebagai rakyat, yang dijamin UUD 1945. “Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Neta mengaku telah mengikuti pemberitaan soal Ruslan yang ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sultra, Kamis (28/5) kemarin.

Penangkapan dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Jokowi mundur, lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Dalam video itu Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemik corona sulit diterima akal sehat.

Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat. Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat pasal berlapis.

Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat UU ITE, yakni Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 Ayat 2 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga Ruslan dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

“IPW menilai Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal-pasal itu. Polri harusnya memahami kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD 45,” jelas Neta.

Ruslan, tambah Neta, hanya sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan, tidak ada tindakan pidana yang dilakukan maupun ajakan untuk membuat tindakan pidana.

“Ituu belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat keonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, di mana bohongnya?” Neta balik bertanya.

Bahkan, kata Neta, pernyataan Ruslan tidak serta merta menjadikan Jokowi berhenti jadi presiden, karena pemberhentian itu sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya, jika terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun dan terjadi keadaan dimana tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden.

“Di luar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi Covid-19,” tegasnya.

Seharusnya Polri segera membebaskan Ruslan setelah melakukan pemeriksaan. “Sebab dalam konteks menyampaikan aspirasi, penangkapan itu menjadi kurang relevan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter. Untuk itu IPW berharap kepolisian tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan,” pungkasnya.