Insiden KM 50 Tol Japek Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional

NOTULA – Laporan hasil investigasi peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan 6 laskar FPI sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/21). Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menegaskan, tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus ini.

“Kami juga menyampaikan, sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar, bahwa ini dikatakan, diasumsikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu,” katanya, saat jumpa pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, sesaat lalu

Dijelaskan, hasil investigasi menyebutkan, unsur-unsur pembentuk pelanggaran HAM berat tidak terpenuhi. Untuk menyatakan pelanggaran HAM berat dibutuhkan indikator dan kriteria tertentu.

“Misalnya ada satu perintah terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk indikator isi, ruangan, kejadian, dan lain-lain,” jelasnya.

Meski begitu Komnas HAM tetap melabeli kasus ini sebagai pelanggaran HAM. Karena ada nyawa yang melayang, selanjutnya direkomendasikan untuk dibawa ke peradilan pidana.

“Nah, peradilan itulah yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian dalam peristiwa hukum itu,” pungkas Taufan.