Ini Pedoman Resepsi Nikah dan Khitan di Masa Pandemi untuk Warga Kota Malang

Malang Raya

NOTULA – Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, Pemkot Malang memberlakukan aturan khusus bagi masyarakat yang punya hajat pernikahan dan khitanan.

Setelah melalui pembahasan dan kajian, Walikota menerbitkan Surat Edaran (SE) No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan dan Khitanan.

Protokol penyelenggaraan resepsi pernikahan dan khitanan yang diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman penerbitan izin normal baru oleh Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, dihadiri kalangan terbatas, yakni keluarga inti. Selanjutnya menjaga jarak (physical distancing) dalam rentang 1,5 meter dan menggunakan masker.

Bila dilakukan resepsi pernikahan, wajib mendapat izin normal baru yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dihadiri paling banyak 50 orang.

Sedang untuk khitan, dilaksanakan dengan protokol, di antaranya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dihadiri kalangan terbatas, yakni keluarga inti, dengan tetap menggunakan masker.

Bila mengadakan perayaan yang menyebabkan keramaian, wajib memiliki izin normal baru, dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang, jaga jarak 1,5 meter.

Bila tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes), sudah pasti akan dibubarkan Satpol PP dengan penawalan polisi dan TNI.

Prokes untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat resepsi pernikahan dan khitanan, meliputi penggunaan selotip area untuk mengatur jarak fisik dan sosial, terutama di antrian makanan.

Selain itu menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman, berpelukan dan sebagainya.

Selanjutnya menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah, agar tidak terjadi penumpukan dan pertemuan.

Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat acara/kegiatan.

Dalam hal ini harus disediakan fasilitas alat pengujian suhu tubuh/ thermogun, alat penyemprot antiseptic atau desinfektan yang dilakukan di setiap area kegiatan, dan menggunakan tempat dan alat makan sekali pakai.

Seluruh masyarakat harusberpedoman pada SE itu, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

SE walikota ini ditetapkan pada kondisi Kota Malang dalam zona merah, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Desember 2020.