Indonesia Terasa Seperti Negara Otoriter, Ini 4 Indikatornya

Nasional

NOTULA – Kali ini Indonesia memang belum sampai tahapan menjadi negara otoriter secara penuh. Akan tetapi, praktik itu sudah dapat ditemui dan dirasakan di kehidupan nyata.

Demikian dikatakan Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat membuka diskusi bertajuk “Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara” yang digelar LP3ES, Sabtu (2/1/21), seperti dikutip dari RMOL.id.

Menurutnya, ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan. Pertama, diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam tiga periode.

Yang kedua, kelompok oposisi semakin lemah, seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, dalam struktur pemerintahan.

“Ketiga, pembiaran terhadap kekerasan. Setidaknya itu terjadi pada aksi-aksi penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK,” sambungnya.

Dan indikator yang keempat, adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis, yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.

Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.

“Hal itu semakin nyata, ketika kita berefleksi, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu,” tegasnya.

Wijayanto mengingatkan, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi, dan saatnya mengutamakan aspirasi rakyat.

“Apalagi aspirasi rakyat, terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber,” tegasnya.

Hadir sebagai pembicara dalam acara itu, Fajar Nursaid (Direktur Eksekutif LP3ES), Nur Hidayat Sardini (Mantan Ketua Bawaslu, mantan anggota DKPP RI, dosen politik dan pemerintahan Undip), dan Fachrizal Afandi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).