Indonesia Resesi, Tim Ekonomi Mendesak Direshuffle

Ekbis

NOTULA – Indonesia resmi mengalami resesi. Untuk itu dibutuhkan Langkah konkret agar negeri ini tidak menghadapi depresi ekonomi yang bisa berujung pada konflik sosial.

Pernyataan itu disampaikan ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Dia menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa mengambil sejumlah kebijakan, sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pertama, harus merombak total seluruh program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN), yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah.

“Seperti kartu pra kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan,” katanya, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (5/11).

Selain itu Bhima juga meminta agar anggaran kesehatan 2021 dinaikkan, bukan malah dikurangi hingga minus (-) 71 persen.

Indonesia, sambung dia, perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini relatif kecil, karena total anggaran jaminan sosial di bawah 3 persen dari PDB.

Dia menilai, bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi.

“Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme berbelit-belit, dan timpang secara akses digital,” tegasnya.

Pemerintah juga perlu mempercepat Program UMKM Go Digital. Jangan sampai yang menikmati bonanza digital, barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.

Bhima juga menilai reshuflle tim ekonomi mendesak dilakukan. Kontraksi ekonomi terjadi karena respon menteri yang kurang cepat dan inkompeten.

“Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk mempercepat eksekusi stimulus PEN, baik dalam waktu 2 bulan terakhir maupun 2021,” tutupnya.