Indonesia Bukan Negara Komunis yang Suka Rampas Kebebasan

Nasional

NOTULA – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang menyebut tak segan menutup akun media sosial yang melanggar hukum, menuai kontroversi.

Berbagai kalangan menilai, pernyataan Mantan Panglima ABRI itu mencerminkan otoritarian yang membungkam kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat.

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, juga angkat bicara terkait statemen Wiranto itu. Ia menyarankan, sebaiknya Wiranto tidak menunjukkan agresifitas di muka publik.

“Pak Wiranto yang terhormat, sebaiknya jangan agresif terhadap publik,” pintanya di Twitter, Senin (6/5).

Ferdinand menambahkan, pemerintah bisa melakukan tindakan yang lebih elegan dalam menanggapi pelanggaran hukum di dunia maya. Caranya dengan memproses secara hukum pelaku yang terbukti melanggar.

“Jika ada kesalahan dan pelanggaran terhadap UU, silahkan orangnya yang diproses hukum, bukan shut down akun medsosnya,” lanjut salah satu Jurubicara BPN Prabowo-Sandi ini.

Ferdinand juga mengingatkan pada Wiranto bahwa Indonesia negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. “Bukan negara Komunis yang suka merampas kebebasan,” tambahnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Sebelumnya, saat memimpin Rakor penyikapan dugaan pelanggaran hukum pasca Pemilu, Wiranto mengatakan akan menindak tegas akun media sosial yang melakukan pelanggaran hukum.

“Akun media sosial mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” kata Wiranto.