Indef: Aneh, Lampiran Dicabut, Perpres Mirasnya Berlanjut!

Nasional

NOTULA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyikapi keputusan aneh Presiden Joko Widodo, yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 terkait investasi minuman keras (miras).

Menurut peneliti Indef, Bhima Yudhistira, dia tidak kaget dengan keputusan Jokowi mencabut aturan mengenai investasi terhadap barang yang diharamkan umat Islam itu.

“Dan ini bukan keberhasilan pemerintah, karena pada waktu pembuatan regulasi sepertinya tidak melalui kajian komprehensif,” jelas Bhima, seperti dikutip dari RMOL.id, Rabu (3/3/21). Menurutnya, akan banyak yang bertanya-tanya, mengapa Perpres 10/2021 tidak sekalian dicabut?

Sebabnya, sambung dia, di dalam beleid tersebut masih termaktub aturan lain mengenai industri miras. “Cukup aneh kalau Perpresnya berlanjut,” tegas dia.

“Karena, di satu sisi ada kebijakan cukai minuman beralkohol untuk kendalikan dampak negatif ke kesehatan masyarakat,” papar Bhima Yudhistira.

Pada video berdurasi sekitar satu menit, Joko Widodo menyatakan mencabut lampiran Perpres 10/2021 yang mengatur Bidang Usaha Penanaman Modal khusus terkait investasi minuman keras (miras) beralkohol.

Jokowi juga mengungkap alasannya mencabut aturan itu karena menerima masukan dari MUI, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, serta toko-tokoh agama dan masyarakat.

Awalnya, investasi minuman keras beralkohol masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021, yang diatur di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal di sektor itu hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Nusa Ternggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Namun, belum sampai ditetapkan untuk direalisasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur, beleid itu justru mengundang kritik dari banyak pihak.