NOTULA – Demokrasi menjamin rakyat untuk mendapatkan sejumlah hal, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena itu, sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang ingin merampas jaminan itu.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ilham Bintang, sembari mengatakan, pemerintah harus mampu menanggung risiko dari demokrasi yang telah dipilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita sudah memilih demokrasi, maka seluruh konsekuensi yang timbul dari demokrasi itu harus dipikul pemerintah, karena dibiayai oleh rakyat untuk mengelola konflik-konflik yang ada,” tegasnya, seperti dikutip dari Program Dua Sisi TVOne, Kamis (9/5).

Pada kesempatan itu Ilham juga menyayangkan wacana pemerintah yang akan menutup media. Meskipun, belakangan diklarifikasi bahwa media yang akan ditutup adalah media sosial.

Dia juga menyoroti sejumlah profesor yang menjadi bagian dari tim asistensi hukum pemerintah bentukan Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, sangat disayangkan profesor-profesor itu hanya diberi tugas untuk mengamati percakapan tokoh di media sosial.

Langkah pemerintah itu, kata Ilham, sama saja dengan memberikan ancaman kepada rakyat. Padahal rakyat telah menerima sepenuhnya demokrasi sebagai landasan kehidupan bernegara.

“Kita menerima demokrasi ini tanpa ada intervensi-intervensi lagi, jangan ada acaman kepada rakyat yang sudah menikmati demokrasi, dan mereka telah menunjukkan ketika turun ke jalan tidak ada kerusakan,” pungkasnya.