NOTULA – ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit terhadap keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait tidak adanya jaminan atau asuransi bagi anggota KPPS yang meninggal.

“Saya minta KPK masuk (mengaudit), karena setiap kegiatan kenegaraan pasti sudah ada anggaran, terutama soal kesejahteraan petugas KPPS yang sangat berisiko. Masak pekerjaan sangat berisiko lolos dari kepedulian asuransi jiwa atau BPJS, enggak ada sama sekali,” sesal anggota IKB UI, Sabrun Jamil, dalam sebuah diskusi dii Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Sebab itu, ia menilai tak ada alasan lain untuk tidak melibatkan KPK dalam tragedi meninggalnya ratusan anggota KPPS itu.

“Atas nama IKB UI, kami meminta betul kepada KPK untuk memeriksa, betul enggak anggaran kesejahteraan petugas KPPS, atau anggaran kesehatan dan anggaran lainnya diterima dengan layak oleh mereka,” tegasnya.

Dia berpendapat, tugas para petugas KPPS merupakan tugas negara yang seharusnya mendapatkan kepedulian dari negara.

“Dan itu 800 ribu TPS dikali tujuh (petugas KPPS per TPS) hampir 5 juta (petugas KPPS) tanpa ada jaminan. Padahal itu pekerjaan negara, bukan pekerjaan RT. Ini pekerja tinggi, ini negara yang kasih. Ternyata tidak dipedulikan, tidak ada kontrak, tidak ada jaminan,” sesalnya lagi.

-Pelanggaran HAM Berat-

Sementara itu, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) menilai peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan, karena kelalaian KPU.

“Ini kami anggap tragedi kemanusiaan dan pelanggaram berat HAM, karena KPU telah lalai,” tutur Pembina LPKAN, Wibisono, yang juga hadir sebagai pembicara pada diskusi itu.

Kelalaian yang dimaksud, seperti dikutip dari rmol.co, adalah soal UU Ketenagakerjaan yang diabaikan KPU. Padahal UU itu mengatur batas maksimal waktu seseorang berkerja.

“KPU telah lalai dengan para petugasnya sebagaimana diatur di UU Ketenagakerjaan tentang waktu kerja maksimal. Apa yang kita lihat, petugas KPPS-nya lembur, bahkan berhari-hari,” lanjutnya.

Karena itu, LPKAN mendesak pemerintah dan KPU segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengetahui penyebab ratusan petugas KPPS meninggal dunia.

“Maka dari itu LKPAN mendesak Komnas HAM membentuk TGPF yang bertujuan mengungkap peristiwa ini,” tutupnya.