ICW Desak Dewas KPK Awasi Ketat Kasus Korupsi Bansos

Nasional

NOTULA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi langsung jalannya proses hukum kasus bantuan Sosial (Bansos), yang diduga ikut melibatkan sejumlah politisi di DPR RI. Jangan sampai berhenti di mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (JPB).

“Jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu pimpinan, deputi, ataupun direktur, yang melokalisir hingga berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara,” tegas Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Senin (15/2/21).

Kurnia menilai, hingga saat ini KPK terlihat enggan memanggil sejumlah orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait perkara korupsi Bansos ini. Salah satunya politikus PDIP, Ihsan Yunus, yang baru sekali diperiksa sebagai saksi, Rabu (27/1/21). Itu pun Ihsan tidak hadir dengan alasan surat panggilan belum diterima.

Terlebih penyidik KPK hingga saat ini belum kembali memeriksa Ihsan Yunus sebagai saksi. “Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media,” tegasnya.

ICW berpendapat, ada satu hal penting yang harus didalami dan dikembangkan KPK. Yaitu, terkait apa yang mendasari Kemensos memberikan paket Sembako pada korporasi-korporasi tertentu.

“Sebab, berdasar regulasi LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi itu pernah terlibat pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama. Berdasar pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri langsung mendapat proyek Sembako dari Kemensos,” jelas Kurnia.

“Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme, karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari?” sambungnya.

ICW meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara Bansos. “angan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik,” pungkasnya.