ICW: Dampak Revisi UU KPK, Korupsi Meningkat dalam Dua Terakhir

Nasional

NOTULA – Dalam dua tahun terakhir tingkat korupsi di Indonesia meningkat, diakibatkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan Omnibus Law.

Pernyataan itu disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menilai bahwa tingkat korupsi selama dua tahun terakhir meningkat.

“Dua tahun terakhir korupsi dikatakan meningkat, bisa dilihat salah satunya dari revisi UU KPK dan Omnibus Law,” tegas Dewi, seperti dikutip dari RMOL.id, Senin (8/2/21).

Menurut Dewi, kedua UU itu bukan hanya berdampak bagi KPK, tapi juga berdampak kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha.

“Dampak dua UU ini sangat nyata dirasakan KPK, pelaku usaha, maupun publik,” katanya.

Terlebih, sambung Dewi, pengambilan sampel survei direntang waktu penangkapan dua menteri Jokowi oleh KPK, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.

“Wajar memang hasilnya begitu, baik dari pelaku usaha maupun opini publik, karena Covid-19 berdampak ke semua orang dan sektor, ditambah bantuan yang harusnya bisa meringankan malah dikorupsi,” pungkasnya.