HMI Dorong Pembentukan TPF, Muhammadiyah Apresiasi Langkah Komnas HAM

Nasional

NOTULA – Muhammadiyah mengapresiasi langkah Front Pembela Islam (FPI) yang secara elegan menyerahkan kasus penembakan terhadap 6 pengawal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Apresiasi itu disampaikan langsung Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, kepada wartawan, Selasa (8/12/20). “Saya apresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi,” tegasnya.

Di satu sisi, Abdul Muti juga mengapresiasi Komnas HAM yang merespon positif permintaan FPI. Komnas HAM sendiri langsung membentuk tim investigasi. “Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan,” ujarnya.

Sementara kepada aparat kepolisian, Abdul Muti meminta agar bersikap terbuka dan merespon permintaan investigasi secara positif untuk menjawab berbagai spekulasi di masyarakat yang menengarai polisi telah melakukan kekerasan.

Kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, Muhammadiyah meminta agar kasus ini disikapi dengan jernih dan tenang. “Jangan terprovokasi berita yang tidak jelas sumbernya dan belum pasti kebenarannya,” pesannya, seperti dikutip dari RMOL.id.

TPF Independen

Secara terpisah, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Penjabat (Pj) Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy, menilai peristiwa itu menambah daftar panjang kasus HAM.

“Atas alasan itu, PB HMI mendesak pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen,” tutur Arya kepada wartawan, Selasa (8/12/20).

Menurutnya, bangsa Indonesia masih trauma dengan pendekatan penegakan hukum yang misterius selama puluhan tahun silam. Penembakan terhadap laskar FPI, sambungnya, telah melukai perasaan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya para pegiat HAM.

Arya juga meminta polisi membuka diri atas sejumlah informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Sehingga tidak perlu terjadi dugaan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Polri.

Dia berpendapat, adanya dua keterangan berbeda antara Polri dan FPI, sedikit banyak telah menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik yang sangat liar, di tengah panasnya suasana politik dan keamanan nasional.

“Bijaknya, presiden memberikan keterangan dan klarifikasi atas terjawabnya kebenaran tragedi kemanusiaan ini, sehingga publik bisa lebih tenang dan tidak perlu terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional,” tutup Arya.

KAMI Protes Keras

Pada bagian lain, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga memprotes keras peristiwa yang mengakibatkan 6 anggota FPI pengawal Habib Rizieq Shihab meninggal di Jalan Tol Cikampek.

Lewat keterangan tertulis yang ditandatangani tiga Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan M Din Syamsuddin, aksi penembakan itu disebut sebagai teror brutal dan perbuatan kejam.

“Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais (tidak berketuhanan yang maha esa dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab),” bunyi pernyataan itu, Selasa (8/12/20).

KAMI mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut peristiwa itu secara obyektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

KAMI, seperti dikutip dari RMOL.id, juga mendesak Presiden mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu.

“KAMI menyerukan rakyat Pancasilais sejati bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi,” bunyi pernyataan itu.