Hensat: Aktor Intelektual Penundaan Pemilu Sangat Jahat

Nasional

NOTULA – Wacana penundaan Pemilu 2024 didalangi aktor intelektual dengan melakukan orkestrasi politik secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Pernyataan itu disampaikan penggagas lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam diskusi virtual bertema “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3/22).

Menurut Hendri, awalnya dimunculkan oleh pengamat politik M Qodari lewat isu presiden tiga periode, kemudian menteri investasi Bahlil Lahadalia, lalu tiga ketua umum partai politik. Semuanya, kata Hendri, datang dari koalisi pemerintah.

“Orkestrasinya terlihat jelas, dan itu ada di lingkaran penguasa. Nggak ada oposisi tiba-tiba mengusulkan (masa jabatan presiden) ini diperpanjang,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia menilai aktor intelektual di balik wacana itu sangat jahat, karena bukan hanya mengudeta KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang sah dan telah menentukan jadwal pada 14 Februari 2024, tapi juga mengakibatkan dampak besar bagi negara.

“Ini gerakan yang menganggap remeh, insulting public intelegency kepandaian atau menghina kepintaran rakyat Indonesia,” pungkas Hendri.

Ketegasan Jokowi

Sementara itu, sikap tidak tegas presiden terkait wacana penundaan Pemilu 2024 memantik polemik di masyarakat. Hendri berpendapat, Jokowi sedang galau menghadapi masa jabatannya yang akan berakhir dua tahun lagi.

Meski sebelumnya tampak tegas soal usulan tiga periode, kini kurang tegas. “Kalau tegas kan polemiknya selesai. Kalau sekarang kan masih ada yang harap-harap juga,” katanya.

Soal kegalauan apa yang melanda Jokowi saat ini, Hendri tidak menjabarkan. Namun dia menangkap sinyal bahwa Jokowi galau lewat pernyataannya yang cenderung ambigu terhadap wacana penundaan Pemilu.

“Saya tidak tau galaunya kenapa, tapi dari statemennya terlihat sekali kegalauannya hanya menyebut taat konstitusi, mungkin saya salah, ya mungkin dia tidak ,” katanya.

Terkait adanya desakan terhadap Jokowi untuk mundur dari jabatannya, dan usulan presiden tiga periode, Hensat menjawabnya normatif.

“Kalau mundur tidak usahlah, tapi kalau (tiga periode) jangan, enggak ada urgensinya juga,” pungkasnya.