NOTULA – Pemerintahan Joko Widodo diharapkan lebih mengutamakan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat ketimbang sibuk memperkarakan pengkritik.
Demikian disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, yang mengaku miris melihat penangkapan terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton.
“Kasus yang menimpa Ruslan Buton itu kritikan biasa, tidak ada aspek pidananya, kecuali dicari-cari kasus yang lain,” jelas Saiful Anam, seperti dikutip dari rmol.id, Minggu (31/5/20).
Dia juga menilai, kritik seharusnya dijadikan pemacu pemerintah untuk melakukan pembenahan diri atas kebijakan yang dikeluarkan, agar tidak membebani rakyat sendiri. Sebab, siapapun berhak mengkritik pemerintah yang tengah berkuasa.
“Siapapun warga negara berhak mengkritik pemerintah dan wajar apabila warga negara menuntut pemimpinnya mundur, tidak ada salahnya, kecuali ia melakukan gerakan penggulingan secara inkonstitusional, baru itu melanggar perundang-undangan,” jelas Saiful.
“Sebaiknya pemerintah sibuk dengan pembenahan kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan mengutamakan penangkapan terhadap pihak-pihak yang mengkritik,” pungkasnya.
About Post Author
