Harusnya Bukan Stop Ekspor, Tapi Ambil Alih Lahan Sawit dari Pengusaha Nakal

Nasional

NOTULA – Bila tidak menyelesaikan persoalan mendasarnya, kebijakan Jokowi menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) tidak akan tidak efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, alih-alih menghentikan ekspor, Presiden Joko Widodo seharusnya mengambil kembali pabrik sawit dan penguasaan kebun sawit dari para pengusaha nakal dan pelaku pembakaran lahan, selanjutnya diserahkan kepada BUMN.

“Bagaimana mungkin pemerintah dapat mengendalikan stok, harga, dan distribusi minyak goreng, jika ke semua elemen itu tidak dalam kendali pemerintah,” tegas Satyo, seperti dikutip dari rmol.id, Senin (25/4/22).

Dia juga mengatakan, stok, harga, dan distribusi minyak goreng saat ini sudah dikendalikan kartel. Sehingga untuk menghentikan ekspor diyakini sulit berjalan efektif terutama dalam upaya menekan harga minyak goreng.

“Jadi, yang mesti dilakukan Jokowi adalah mengambil kembali pabrik kelapa sawit dan penguasaan kebun sawit oleh para pengusaha nakal dan pelaku pembakaran lahan, selanjutnya diserahkan kepada negara dan dikelola oleh BUMN,” pungkas Satyo.