KPK Harus Berani Periksa Siapapun yang Diduga Terlibat Korupsi Bansos

Nasional

NOTULA – Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didesak menyelidiki dugaan keterlibatan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Sembako yang menjerat Juliari Peter Batubara (Mensos).

Pernyataan bernada desakan itu disampaikan massa aksi dari Pergerakan Masyarakat Madani (Permadani), di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/21).

Koordinator Permadani, Yonpi Saputra, di tengah-tengah aksi, mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap gebrakan KPK yang berani membongkar kasus korupsi Bansos. Apalagi berani menangkap Juliari saat menjabat sebagai Mensos.

“Tapi jangan berhenti di situ, KPK harus berani menuntaskan apa yang sudah dimulainya,” tegas Yonpi, saat ditemui di lokasi aksi, seperti dikutip dari RMOL.id.

Ia merujuk pada pemberitaan Tempo, nama Gibran disebut turut memberikan rekomendasi kepada Juliari agar pengadaan goodie bag diberikan kepada PT Sri Rejeki Isma Tbk (Sritex) Solo.

Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya penggelembungan harga tas Bansos dengan kelebihan pembayaran sekitar Rp 6,09 miliar, karena Kementerian Sosial (Kemensos) menganggarkan Rp 15 ribu per tas. Padahal harga wajarnya Rp 6.500 per tas.

“Hukum harus berdasar azas equality before the law. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Bila ada kesaksian Gibran diduga terlibat, maka sudah menjadi kewajiban aparat hukum, dalam hal ini KPK, untuk menelusurinya,” jelas Yonpi lagi.

Permadani juga menyampaikan sejumlah tuntutan untuk menindaklanjuti kasus itu, yakni meminta KPK membongkar tuntas kasus korupsi Bansos, termasuk semua pihak yang terkait harus itu harus dipanggil dan dijadikan tersangka, jika terbukti terlibat.

Permadani juga menyoroti pernyataan Gibran yang mempersilakan untuk dicek keterlibatan dirinya, serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

“Kami sebagai warga negara, dengan tulus ikhlas menindaklanjuti permintaan itu. Kami mendatangi KPK untuk mendesak KPK segera menindaklanjuti temuan Tempo,” tegasnya.

Permadani juga mendesak KPK menelusuri LHKPN milik Gibran. Sebab, ada kejanggalan dari LHKPN Gibran yang hanya berjumlah Rp 21 miliar. “Kami mendesak KPK segera menyelidikinya,” katanya.

Yonpi juga mendesak BPK segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana Bansos, karena kerugian negara dan rakyat yang terdampak Covid-19 sudah nyata di depan mata. “Kami tekankan lagi, KPK harus berani periksa ‘Anak Pak Lurah’,” pungkasnya.