NOTULA – Aparat hukum ditantang segera mengusut sumber dana kampanye Capres petahana Joko Widodo. Sebab, selama memerintah, kebijakan Jokowi banyak yang berpihak kepada pengembang.

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti, mengatakan, aparat hukum perlu mencermati dana kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta itu, karena dia punya kekuasaan paling besar di negeri ini. Kekuasaan yang besar itu bukan tidak mungkin digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

“Kita perlu tahu sumber dana Pilpres diperoleh, ini sangat penting. Terutama dari calon petahana, karena dia punya akses sangat besar dari sumber-sumber keuangan negara,” kata Haris, dalam diskusi bertajuk ‘Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara’, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Kenyataan itu, kata dia, diperkuat dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang pernah mengatakan, Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak disokong pengembang.

“Na, statemen Ahok itu tersebar di Youtube, sehingga Ahok disebut sebagai gubernur Podomoro. Dana terbesar Jokowi maju di DKI dan Presiden berasal dari pengembang. Tanpa dari pengembang, bisa saja beliau masih jadi tukang meuble,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut Haris, kebijakan Jokowi sedari masih menjabat Gubernur DKI hingga menjadi presiden, cenderung lebih berpihak pada pengembangan.

“Misalnya reklamasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebagainya. Kebijakan pemerintah tidak dijalankan sesuai UU, konstitusi, tapi ke pengembang. Maka saya usulkan silakan cari tahu dan selidiki lebih jauh tentang dana kampanye yang dipakai oleh Jokowi,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.