Haris Azhar: Cabut Pasal 27 dan 28 UU ITE!

Nasional

NOTULA – Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, berpendapat, jika pemerintah serius merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal 27 dan 28 UU itu harus dihapus alias dicabut.

“Pasal 27 dan 28 UU ITE kerap dipakai untuk mempidanakan orang tanpa bukti yang baik. Sangat tidak cocok dengan tujuan UU ITE,” kata Haris, Jumat (19/2/21).

Selain itu, menurut dia, pasal 27 dan 28 kerap dimanfaatkan orang untuk balas dendam. Dan yang lebih miris, pada praktiknya pasal-pasal itu digunakan oleh pihak yang pro kepada penguasa juga ke pebisnis.

“Dalam praktiknya digunakan untuk sepihak pro pada penguasa dan pebisnis,” katanya, seperti dikutip dari RMOL.id

Bunyi pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring. Dalam setiap pelaporan yang terjadi saat ini. Implementasi penghinaan atau pencemaran nama baik ini diartikan secara luas.

Dan justru tidak merujuk pada pasal 310-311 KUHP yang seharusnya hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Ditambah pasal ini juga kerap digunakan untuk kriminalisasi konten jurnalistik.

Sedangkan pasal 28 ayat 2 terkait penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tafsirnya seperti pasal sebelumnya, bisa sangat luas.

Bahkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE ini, kritikan bisa dianggap menghina, bahkan bisa dianggap menyebar informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian.