Hanya Sehari Jabat Plt, Besok Wahyu Hidayat Dilantik sebagai Pj Sekretaris Daerah

Malang Raya

NOTULA – Hanya sehari menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM langsung dilantik sebagai Pj (Penjabat) Sekda, Kamis (4/6/20), menyusul turunnya SK Gubernur Jatim No 821.2/4577/204.4/2020, Rabu (3/6).

Bupati Drs H M Sanusi MM menuturkan, dia telah mengajukan surat keputusan pengangkatan Pj Sekda kepada Gubernur Jawa Timur bersamaan penunjukan Plt. “Pj itu usulannya dari kabupaten, selanjutnya Plt saya usulkan menjadi Pj,” paparnya.

Pelantikan Wahyu dilangsungkan Kamis (4/6/20) oleh Bupati Malang, bertempat di Ruang Panji Pulangjiwo, Kantor Bupati Malang di Kepanjen.

Dengan ditunjuknya sebagai Pj Sekda, Sanusi berharap Wahyu bisa menjadi orang kedua dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bupati. “Kedepan harus mampu membuat perencanaan Kabupaten Malang yang lebih hebat,” kata pria asal Gondanglegi itu.

Dengan status Pj, otomatis kewenangan Wahyu sama dengan pejabat definitif. Artinya bapak satu anak itu memiliki kendali kebijakan atas jabatan yang diembannya.

Sederet pekerjaan rumah (PR) pun harus dituntaskan Wahyu dalam waktu dekat ini. Pertama, di tengah transisi new normal, Sekda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus lari kencang menyusun rencana keuangan daerah, pasca berakhirnya PSBB.

“Kami harus memastikan apakah new normal life ini masih masuk kategori kedaruratan atau tidak, kalau masuk berarti BTT (belanja tidak terduga) masih bisa kami laksanakan,” kata Wahyu.

Jika masih memungkinkam, Pemkab bisa menggunakan anggaran PSBB yang tersisa untuk kembali melakukan belanja, tidak hanya berkoordinasi dengan internal TAPD, Wahyu yang otomatis menjabat Ketua TAPD juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

PR lain yang tidak kalah penting, sambung Wahyu, adalah kelanjutan pelaksanaan pembangunan.

Seperti diketahui, imbas dari rasionalisasi anggaran dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perencanaan program dan kegiatan Pemkab.

Hampir seluruh proyek fisik yang dialokasikan lewat dana transfer daerah maupun APBD dibatalkan.

“Prinsipnya seperti tertuang dalam Perbup 20/2020, bahwa pembangunan bisa (dilaksanakan), untuk konstruksi juga boleh, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pengerjaannya,” beber Wahyu.

Selain new normal, pekerjaan rumah lain yang juga harus segera diselesaikan adalah pengisian jabatan eselon II di jajaran pimpinan OPD Kabupaten Malang.

Memasuki bulan Juni, dua kursi pimpinan OPD dipastikan kosong, yakni posisi kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Pansel untuk mengisi dua kursi itu harus segera dibentuk, sebab keduanya merupakan OPD vital yang tugasnya berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Malang.