NOTULA – Masyarakat yang tergabung dalam Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (Arun) mengadukan hilangnya hak pilih sejumlah warga negara pada Pemilu serentak 2019 yang lalu kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

Kepada wartawan, Ketua Umum DPP Arun, Bob Hasan, menjelaskan, hilangnya hak pilih itu dikarenakan mereka tidak menerima formulir C6, dan ditolak menggunakan KTP elektronik yang dimilikinya saat hadir di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya, Arun menerima laporan hilangnya hak pilih dari 18 provinsi. Dan dia meyakini masalah ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia.

“Ini jelas suatu pelanggaran HAM, yang mana kalau terjadi pada 100 ribu warga negara, maka kalau dikalikan 34 provinsi, jumlahnya mencapai 3,4 juta. Itu jumlah suara yang banyak sekali,” jelas Bob, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5).

Masih menurut Bob, jika hanya beberapa orang yang hilang hak pilihnya dalam satu TPS bisa saja dimaklumi.

“Tetapi ini hampir seluruh provinsi yang ada banyak keluhan yang sama, yaitu hilang hak politiknya,” imbuh Bob, seperti dikutip dari rmol.co.

Dijelaskan juga, dalam laporannya, Arun membawa bukti-bukti dokumen berupa 200 lembar salinan KTP-el milik warga yang kehilangan hak pilihnya di Pemilu serentak 2019.