Gunakan Hutan Lindung Tanpa Izin, Freeport Ditagih Rp 460 Miliar

Ekbis

NOTULA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil pemeriksaan penerapan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) dan tindak lanjutnya.

“Pada pemeriksaan penerapan kontrak karya PTFI, ada temuan signifikan, yaitu penggunaan hutan lindung seluas 453.533 ha tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem,” tutur anggota IV BPK, Rizal Djalil, dalam jumpa pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, di kantornya, Jakarta, Rabu (19/12).

IPPKH seluas 4.535,93 Ha itu, lanjut Rizal, sudah pada tahap finalisasi oleh Kementerian LHK dan selanjutnya akan ditagihkan PNBP beserta kewajibannya senilai total Rp 460 milliar.

“Sedangkan permasalahan pembuangan limbah tailing, PTFI telah membuat roadmap sebagai rencana aksi penyelesaian permasalahan tersebut dan sudah dilakukan pembahasan dengan Kementerian LHK,” paparnya.

Kementerian ESDM dan Kementerian LHK juga sudah membuat pembaharuan regulasi terkait dengan pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga potensi penyimpangan pada masa yang akan datang dapat dicegah dan tidak terjadi kembali.

“Kerusakan ekosistem itu tentu telah merugikan masyarakat Papua. Dengan kata lain masih ada masalah pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” jelas Rizal.

Dia juga menambahkan, terkait mekanisme penyerahan saham 10 persen kepada masyarakat Papua, BPK menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah setempat.

Seperti dikutip dari rmol.co, BPK menyarankan agar kepemilikan saham 10 persen untuk masyarakat Papua tidak dilakukan melalui setoran penyertaan modal tetapi menggunakan pola perhitungan deviden.