NOTULA – Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait dugaan suap mega korupsi proyek KTP elektronik untuk tersangka Markus Nari (MN).

Ganjar Pranowo tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.15 WIB, namun tampak irit bicara. Politisi PDIP itu mengaku hanya diminta penyidik KPK bersaksi.

“Enggak, diminta itu, nanti saja ya,” kata Ganjar kepada awak media yang mencecar sejumlah pertanyaan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

Tak puas dengan sikap Ganjar yang irit bicara, sekali lagi awak media mencoba melontarkan pertanyaan, lantaran Ganjar pernah diperiksa penyidik KPK terkait suap KTP-el. Namun mantan pimpinan Komisi II DPR itu berjanji akan menjawabnya seusai diperiksa.

“Enggak (tidak ada hal baru), masih tetap kayak gitu. Sik, nanti ya,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sedikitnya delapan tersangka, beberapa diantaranya telah divonis hukuman penjara. Kasus suap KTP-el merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun.

Markus Nari sendiri telah ditetapkan tersangka sejak 2 Juni 2017 lalu dan baru ditahan pada 1 April 2019, diduga merintangi proses penyidikan dan pengadilan.

Untuk itu dia dijerat dengan pasal berlapis dan diduga ikut menikmati uang hasil megakorupsi proyek pengadaan e-KTP itu.

Markus Nari diduga meminta uang kepada dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto (terpidana korupsi KTP-el), untuk memuluskan pembahasan proyek pengadaan KTP-el di DPR.