Formappi: DPR Kian Jauh dari Rakyat

Nasional

NOTULA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjaring dan menjawab aspiraksi masyarakat, nyatanya kini makin jauh dari rakyat.

Demikian refleksi akhir tahun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang secara khusus mengontrol kinerja DPR.

“Berdasar catatan sepanjang 2021, kinerja DPR tak cukup memuaskan,” tutur peneliti Formappi, Lucius Karus, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/12/21).

Dalam beberapa hal, DPR dengan keanggotaan fraksi-fraksi koalisi yang dominan, proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan kebijakan di parlemen memang menjadi sangat efektif.

Tidak satu pun kebijakan yang diputuskan DPR berlangsung alot, penuh perdebatan sengit, apalagi deadlock. Bahkan proses pembahasan sejumlah kebijakan, seperti RUU, RAPBN maupun pertanggungjawaban APBN, tidak berlangsung lama, apalagi menegangkan.

Semua bisa dibahas secara singkat dan tanpa perdebatan seru hingga pengesahan. Bila kebijakan yang dihasilkan menguntungkan warga, proses yang efektif itu patut diapresiasi.

Dan sesungguhnya cita-cita Pemilu serentak Presiden dan DPR memang dimaksudkan agar proses pembahasan dan penetapan kebijakan di DPR bisa efektif.

“Sayangnya, proses efektif yang tercermin dari gampangnya kebijakan dibahas dan diputuskan justru memperlihatkan wajah DPR yang tak berdaya, tumpul, tak punya sikap kritis dan tegas, serta “manut” pada pemerintah,” beber Lucius seperti dikutip dari rmol.id.

Cepatnya proses pembahasan dan mudahnya DPR menyetujui sebuah kebijakan, tak selalu karena kebijakan itu sudah dipertimbangkan secara matang serta mempertimbangkan kepentingan publik.

Proses yang cepat itu lebih cenderung karena pemerintah “mengendalikan” DPR. ”Kendali pemerintah itu dilakukan melalui Parpol-parpol koalisi yang selanjutnya menjadi acuan fraksi-fraksi di parlemen,” paparnya.

Sebab itu, sambungnya, ketika DPR cenderung jadi sekadar “stempel” pemerintah, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan menjadi terabaikan. Lalu kemunculan putusan Mahkamah Konstitusi atas UU 11/2020 tentang Cipta Kerja mengkonfirmasi kelemahan DPR dalam menghasilkan UU yang berkualitas.

“UU Cipta Kerja memang hasil kerja 2020 lalu, tetapi kemunculan putusan MK pada 2021 menjadi catatan penting untuk menilai kualitas kinerja legislasi DPR. Pola kerja dalam pembahasan hampir semua RUU selama 2021 hampir sama dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja, cenderung terburu-buru sembari menghindari partisipasi public, demi memuluskan pengaturan yang memihak kepada kelompok elite,” tutup Lucius.