FNPPN: Oligarki Semakin Brutal

Nasional

NOTULA – Politik di Indonesia makin brutal bahkan menjurus kriminal. Oligarki mengatur semua elemen pemerintahan, mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

“Jadi, DPR memfasilitasi, membuat undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Semua itu dijaga MK untuk melanggengkan pelanggaran UUD. Yang mengatur di belakang semua itu oligarki yang lapar dan buas,” tegas deklarator Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN), Nurman Diah, seperti dikutip dari rmol.id, Rabu (27/4/22).

Nurman yang putra tokoh pers nasional dan pejuang, BM Diah, itu bahkan mengutip pernyataan Mahfud MD bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli. Artinya, sosok yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam itu tidak berdaya menghadapi oligarki.

“Sebab itu, tidak heran akhirnya lahir undang-undang kontroversial dan koruptif, pembuatannya terindikasi transaksional, antara lain UU KPK, UU Cipta Kerja, dam UU IKN,” rincinya.

Masih menurut Nurman, saat ini langkah oligarki semakin brutal. Mereka berniat membunuh demokrasi secara sistematis dan terstruktur dengan memperpanjang masa jabatan rezim melalui penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, lebih dari dua periode.

Penundaan Pemilu, kata dia, digemakan dari segala penjuru. Menteri dan ketua umum Parpol diperintah melakukan propaganda, bahkan tak segan-segan melakukan tindakan hina, yaitu pembohongan publik, pembohongan kepada rakyat.

Salah satu deklarator FNPPN lainnya, Prof Anthony Budiawan, menyitir pernyataan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, terkait persoalan minyak goreng.

Seperti diketahui, pada kesempatan sebelumnya, Masinton mendapat informasi bahwa uang hasil korupsi ekspor CPO diduga akan digunakan untuk mendanai penundaan Pemilu.

“FNPPN akan terus mengawal peristiwa brutal ini dan mendesak Kejagung menghukum para pelaku seadil-adilnya, demi Republik Indonesia,” tegas Managing Director PEPS itu.