FNPPN: Bela Kepentingan Masyarakat, Jangan Hanya Oligarki

Nasional

NOTULA – Situasi politik, sosial, dan ekonomi, yang terjadi belakangan tak lepas dari kemunculan sejumlah peraturan dan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan di masyarakat, bahkan cenderung melanggar konstitusi.

“Jadi, perkembangan politik, sosial, dan ekonomi dewasa ini makin jauh dari garis konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” tegas Ketua Umum Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN), Letnan Jenderal Mar (Purn) Suharto, di Jakarta, Sabtu (16/4/22).

Karena itu, Front Nasional Pancasila berkewajiban mengingatkan pemerintah agar kembali taat pada konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur.

“Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial, dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki kekuasaan, dengan merugikan masyarakat,” tegas Suharto.

Salah seorang deklarator FNPPN, Edwin H Sukowati, meminta sejumlah peraturan dan undang-undang yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi dibatalkan secara keseluruhan, antara lain UU Cipta Kerja yang sangat tidak adil dan inkonstitusional.

Karena UU itu memberi fasilitas dan kenikmatan luar biasa besar kepada pengusaha di satu sisi, tetapi merugikan masyarakat pekerja dan masyarakat adat, serta keuangan negara di lain sisi.

Sebab itu, seperti dikutip dari rmol.id, UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya termasuk insentif perpajakan seyogyanya dinyatakan batal, karena sudah dinyatakan inkonstitusional.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilu 1999 itu juga menyampaikan catatan terkait bidang ideologi dan politik.

Dia menyoroti adanya pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan jalannya suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat.

Aparat penegak hukum, tegas dia, wajib memproses dugaan pelanggaran hukum para menteri terkait wacana kudeta konstitusi melalui penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

“Ini sudah meneror dan bikin resah masyarakat,” tegas Edwin.

Sejumlah tokoh tampak hadir dalam kegiatan itu, antara lain Anthoni Budiawan, Eggi Sudjana, dan Hatta Taliwang.