Firli: Kepala Daerah Harus Jamin Kemudahan Investasi dan Izin Usaha

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap daerah memberi kepastian dalam kemudahan investasi dan perizinan usaha, agar d tujuan negara dapat terwujud.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, pada sambutan pembukaan rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di daerah pertama dari lima daerah yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (1/12/21).

Pada acara yang dihadiri kepala daerah dari Sulawesi dan Kalimantan itu, KPK mengingatkan agar kepala daerah memiliki lima peran dalam mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

“Lima peran itu adalah, bapak diberi mandat mewujudkan tujuan negara. Tolong di saat bapak kampanye, di saat bapak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, jangan lupa tanamkan tujuan menjadi kepala daerah, yakni ingin mewujudkan tujuan negara,” paparnya.

Selanjutnya, kepala daerah bertanggung jawab menjamin stabilitas politik dan keamanan. Karena program nasional dan program pembangunan daerah tak akan bisa berjalan tanpa ada jaminan stabilitas politik dan keamanan.

“Pandai-pandailah berkomunikasi dengan legislatif. Bangun sinergi dengan parlemen, baik di DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota. Karena dia memiliki kekuasaan luar biasa, terutama hak budgeting. Sungguh elok bila gubernur, bupati/walikota menjaga sinergi, menjaga komunikasi yang baik, dalam rangka pembangunan mewujudkan tujuan negara,” jelas Firli.

Selanjutnya, seperti dikutip dari rmol.id, adalah menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan, baik bencana alam maupun non-alam.

Dia juga menekankan, pihaknya menghargai karya besar anak bangsa seluruh insan, seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah mengambil peran menghadapi Covid-19 sekaligus melakukan upaya-upaya penanganan Covid dan mengambil kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada rekan-rekan semua,” katanya lagi, sembari mengatakan, yang paling penting adalah menjamin kepastian kemudahan investasi dan izin usaha.

“KPK berharap, tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan investasi dan perizinan kemudian usaha,” tegasnya.

Hal itu sangat penting, agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan baik. Firli juga membeberkan tiga hal penting dalam pertumbuhan ekonomi.

“Pertama, belanja APBN maupun APBD. Karenanya kami berharap, kepala daerah, bupati, gubernur dan walikota, bekerjasama dengan DPRD, agar cepat pengesahan APBDnya, supaya cepat juga eksekusi serta pelaksanaan anggarannya. Tetapi tetap dilaksanakan secara profesional, akuntabel, bertanggungjawab dan tidak ada ruang melakukan korupsi,” tutur Firli.

Selanjutnya adalah konsumsi masyarakat. Belanja konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi pendapatan masyarakat.

“Terkait kata kunci belanja konsumsi masyarakat, ini erat kaitannya dengan investasi dan kemudahan usaha. Kalau investasi diberi kemudahan, banyak investor membuka usaha. Dengan banyaknya lapangan usaha tentu menyerap tenaga kerja,” katanya.

“Maka akan mendatangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, tentu belanja konsumsi masyarakat meningkat. Tujuan berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pendapatan masyarakat meningkat, tentu akhirnya bisa mencerdaskan anak bangsa,” sambung Firli.

Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi karena investasi. “Karena itu kami meminta rekan-rekan semua, berikan kemudahan investasi dan berusaha,” pungkasnya.