Firli: Jangan Ada Lagi Parpol Jual Rekomendasi

Nasional

NOTULA – Meski Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, digadang sebagai sosok alternatif pada Pilpres 2024, dia menegaskan masih fokus pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, salah satunya mengimplementasikan orkestrasi pemberantasan korupsi.

Menurut Firli, hal mendesak yang harus dilakukan dalam menyambut pesta demokrasi adalah tentang peran penting politik dan partai politik dalam pemberantasan korupsi.

“Saya kira yang perlu diangkat adalah perbaikan sistem politik dan peran pimpinan Parpol untuk menghentikan korupsi,” tegasnya, Jumat (6/5/22).

Dia tidak ingin ada lagi partai yang menjual surat rekomendasi. Apalagi sampai terstigma bahwa sekarang Parpol sudah ada harganya, sehingga proses sarat transaksional bisa dilakukan.

Bila begitu keadaannya, mereka yang memiliki kapital atau uang banyak, akan buru-buru menawar surat dukungan Parpol. Prinsipnya, siapa cepat dia dapat. Sebab kelompok pemilik modal akan berpikir bahwa untuk meraih kekuasaan, maka mereka harus menguasai Parpol yang ada terlebih dulu.

“Untuk menguasai Parpol, raih dulu elektabilitas hasil survei. Itulah sebabnya orang mengejar popularitas dan elektabilitas dengan berbagai cara, termasuk menggunakan uang kertas untuk menambah kualitas isi tas,” tegas Firli.

Padahal, sambung dia, seharusnya yang dimunculkan adalah kapabilitas, kredibilitas, dan integritas.

Dalam hal ini Firli tidak mau sebatas berwacana. Dia bahkan sudah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan partai politik tetap menjaga integritas demokrasi dan anti korupsi. Salah satunya mengumpulkan para pemimpin partai, pertengahan bulan ini.

“Nanti, 18 Mei 2022, saat gelar pertemuan dengan pimpinan Parpol, Sekjen, dan bendahara, akan saya bicarakan soal integritas, demokrasi, kekuasaan, dan korupsi,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Hal prioritas, urgen, dan fundamental saat ini, menurutnya, adalah mewujudkan negara bersih dan bebas dari korupsi.

Parpol yang akan diundang adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Selanjutnya Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Ke-20 Parpol itu merupakan Parpol yang sudah tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU).