Firli Ajak JMSI Berperan dalam Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Nasional

NOTULA – Peran media strategis dan seharusnya tidak sebatas menjadi pendistribusi informasi, namun ikut bersama KPK mengambil peran dalam orkestrasi pemberantasan korupsi.

“Rekan-rekan media dapat mengambil slot pendidikan masyarakat tentang korupsi,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, pada pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat di Hotel Horison, Bandung.

Kepada 16 pengurus JMSI Provinsi yang hadir, dia menyampaikan, JMSI dapat mengambil peran menjadi pengawas dari sistem yang ada pada kamar-kamar kekuasaan. Wabil khusus, menemukan sistem-sistem yang membuka ruang kesempatan atau yang masih ramah dengan korupsi.

“Silahkan rekan-rekan tulis dan sampaikan kepada kami, kami akan datangi seluruh kementerian dan lembaga hasil tulisan rekan-rekan,” ajaknya, Jumat (21/1/22).

Tujuannya, sambung dia, tak lain untuk memperbaiki sistem. Sebab, korupsi terjadi tidak hanya disebabkan faktor personal seseorang, yakni keserahakan, kekuasaan dan adanya kesempatan, tapi juga disebabkan sistem yang gagal dan lemah, serta masih ramah terhadap korupsi.

Korupsi disebabkan karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. “Jadi kalau rekan-rekan JMSI menemukan ada sistem yang buruk, sistem yang gagal dan sistem yang lemah, beritahu kami, dan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, media dapat menunjukan peranan pentingnya dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Gagasan ini, ungkap Firli, telah disampaikan langsung pada saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 9 Desember 2021 di hadapan Presiden Joko Widodo.

Ibarat bermain musik, sambungnya, tidak akan terdengar lagu yang indah tanpa ada orkestrasi. Lalu mengapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan orkestrasi, karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni hanya satu Lembaga, apalagi cuma satu orang.

Sebab itudia mengajak semua ikut dalam orkestrasi pemberantasan korupsi itu, dan langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke kamar-kamar kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif serta partai politik.

Firli mengajak media berperan. Yang di legislatif turut mengawasi bagaimana DPR dan DPRD mengesahkan rencana APBN dan ABPD, apakah terdapat ruang atau sistem yang ramah terhadap korupsi.

Lalu masuk kamar eksekutif, media dapat memastikan bahwa penyusuhan dan pengesahan anggaran belanja negara serta implementasinya harus bersih. Sebab, postur APBN 2020 cukup besar, sekitar Rp2.700 triliun. Dari jumlah itu didistribusikan ke pemerintah pusat sekitar Rp1.900 triliun, transfer ke daerah sekitar Rp800 triliun.

“Maka layak dan wajib bagi kita untuk masuk ke kamar-kamar kekuasaan eksekutif, supaya tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan, karena satu rupiah uang negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat dan tidak boleh dikorupsi,” beber Firli.

Kemudian pada kamar yudikatif, harus dapat dipastikan bahwa seluruh proses peradilan bebas dan bersih dari korupsi. Sementara pada kamar kekuasan partai politik, meskipun lembaga semi privat, namun harus terbebas dari praktek korupsi, lantaran Parpol merupakan penyuplai pejabat publik.

“Harus kita pastikan juga, dalam penunjukan bersih dari korupsi dan tidak ada transaksi antara Parpol dengan pejabat yang didukung, sebelum atau sedudahnya,” tambahnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Pelantikan pengurus JMSI Jawa Barat juga dihadiri Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, 16 Ketua JMSI Provinsi serta Walikota Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt Walikota Cimahi Ngatiyana dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara.