NOTULA – Isu soal pengaturan server Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Maruf, dinilai sebagai modus kecurangan yang masuk akal.

“Modus kecurangan itu bisa dinalar kok,” jelas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut Fahri, kecurigaan-kecurigaan muncul karena daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU saat ini merujuk pada data KTP elektronik. Tapi seperti diketahui, database KTP elektronik kerap bermasalah.

“Nah, selama ada perbedaan database antara Dukcapil dengan KPU, selama itulah keraguan kita terhadap DPT akan muncul,” ungkapnya.

Contoh, kata Fahri, KPU merilis ada 192 juta pemilih pindah tempat memilih. Tetapi jumlah itu berbeda dengan data milik Dukcapil yang menyebutkan 260 juta warga pindah domisili. “Artinya, kecurigaan ada karena banyak data yang tidak valid,” tandasnya.

Di sisi lain, KPU telah mengklarifikasi bahwa isu tersebut tak benar. Saat ini KPU masih menggunakan server yang berada di dalam negeri.

Pernyataan KPU itu berbeda dengan isi video yang menyebutkan bahwa server KPU yang disetting untuk memenangkan salah satu Paslon berada di Singapura.

“Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa,” kata Ketua KPU, Arief Budiman, saat di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (4/4) malam, seperti dikutip dari rmol.co.