Fahri Hamzah: Perintah Wiranto Berlaku sebelum 1998

Nasional

NOTULA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, bereaksi atas perintah Menko Polhukam Wiranto kepada Pangdam dan Kapolda agar tidak membiarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta, jelang pengumuman hasil Pemilu 2019.

Menurut Fahri, perintah seperti itu hanya berlaku sebelum 1998. “Sekarang UUD, UU dan seluruh perangkat hukum telah didesain untuk melindungi kebebasan rakyat untuk bergerak,” tegas dia, saat diminta komentar atas pernyatan Wiranto itu, Jumat (17/5).

Dia pun menyayangkan Wiranto, selaku Menko Polhukam, ternyata tidak membaca adanya aturan yang melindungi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

“Sayang Polhukam tak lagi baca aturan itu. Semua yang dikatakan dia (Wiranto), adalah pendekatan kekuasaan. Itu salah,” sebut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) ini, seperti dikutip dari rmol.co.

Dikatakan juga, Kemenko Polhukam tidak punya hak memerintahkan aparat penegak hukum agar melarang masyarakat datang ke Jakarta. Perintah Wiranto itu justru dapat dikategorikan makar, karena menggunakan aparat bersenjata untuk merampas kebebasan rakyat.

“Sayang sekali orang-orang ini enggak baca undang-undang dan konstitusi. Jangan mentok lalu pakai kekuasaan belaka,” sesal Fahri lagi.

Karena itu, dengan tegas Fahri mengatakan, demokrasi itu bukan perubahan dari peluru tajam ke peluru hampa dan pentungan, tapi perubahan pikiran bahwa keselamatan rakyat dan kebebasannya harus menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Jika kaum liberal di belakang pendekatan keamanan, sambung dia, pasti motifnya ideologis, karena kebencian telah membutakan mata hati. Bahkan, demi ambisi ideologi, mereka rela menghancurkan demokrasi dan negara hukum, untuk mengalahkan kelompok yang mereka benci.

“Jadi negara dikorbankan demi ambisi berkuasa,” pungkas anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu bersemangat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto sebelumnya memperingatkan Pangdam dan Kapolda agar tidak membiarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Menurut dia, langkah itu harus ditempuh, agar tidak terjadi penumpukan di ibukota, serta agar permasalahan di daerah tidak dibawa ke Jakarta.

Eks Panglima ABRI itu juga mengatakan, dirinya juga memberi perintah kepada personel polisi dan tentara agar menyimpan senjata mereka pada 22 Mei nanti, agar kekacauan seperti Mei 1998 tidak terulang. “Senapan simpan saja. Pakai pentunggan saja. Itupun kalau perlu saja dipakai,” katanya.