17,5 Juta DPT Masih Bermasalah, Fahri Hamzah: Kami Tunggu Sikap FInal KPU

Nasional

NOTULA – Ditemukannya 17,5 juta Data Pemilih Tetap (DPT) yang janggal dan tidak wajar harus disikai serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan harus harus disampaikan dalam pernyataan final.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat, KPU juga harus menyampaikan cara mengantisipasi, agar tidak terjadi kecurangan.

“Kalau ada kelebihan cetak surat suara, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memegang kelebihan cetak suara itu, lalu siapa yang coblos dan memasukanya ke dalam sistem. Ya kan?” tegas Fahri dalam diskusi sekaligus pernyataan sikap terhadap DPT bermasalah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Hadir juga dalam acara itu, tokoh reformasi Amien Rais, politisi Gerindra Fadli Zon, bekas anggota KPU Chusnul Mariyah, Marwan Batubara, Adyaksa Dault, KH Zaitun Rasmin, Tony Rosyid, Agus Maksum, dan Alfian Usman. Mereka tergabung dalam Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas.

Fahri mendesak KPU segera menyelesaikan permasalahan DPT. Dia yakin, di dalam DPT KPU yang tidak murni berbasis Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), masih banyak data-data invalid.

“Orang-orang yang sebetulnya tidak ada orangnya, tapi kartunya dicetak,” tegas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu lagi.

Soal kejanggalan itu, Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas mendesak agar DPT sebanyak 17,5 juta dapat segera dihapus. Menurutnya, contoh kejanggalan ditemukan di sebuah TPS dimana ada 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama.

Keanehan seperti itu, seperti dikutip dari rmol.co, terdapat di ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.

Selain itu juga ditemukan dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi, sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Pulau Jawa.

Contoh-contoh itu merupakan sebagian dari hasil temuan masyarakat atas kejanggalan data yang tidak sesuai prosedur.

Diingatkan, dampak dari DPT yang mengandung ketidawajaran serta tidak logis, jelas menjadi ancaman terhadap legitimasi hasil pemilihan umum, yang harusnya berlangsung jujur, adil, berkualitas dan berintegritas.

DPT bermasalah juga membuka peluang terjadinya manipulasi suara yang menguntungkan pihak tertentu, serta mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Atas dasar itu 17,5 juta DPT bermasalah harus segera dihapus/diperbaiki dari DPT Pemilu 2019 atau setidaknya dilakukan verifikasi ulang terkait DPT yang tanggal lahirnya bermasalah.