Etika dan Adab Ditabrakkan, Andrianto: Parpol dan Civil Society segera Bunyikan Alarm Darurat

Nasional

NOTULA – Bagaimanapun juga, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, adalah mantan prajurit di TNI. Artinya, setiap gerakan yang dilakukan selalu atas dasar perintah (komando) dari atasannya.

Hal serupa diyakini juga dilakukan Moeldoko saat mau menerima menjadi ketua umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang ilegal.

Demikian dikatakan Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto, menanggapi sikap Moeldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lewat KLB Deliserdang.

Andrianto berpendapat, era kegelapan semakin muncul, ketika semua etika dan adab ditabrakan demi sebuah pembegalan partai politik (Parpol).

“Apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat adalah preseden buruk, manakala kekuasaan menghendakinya. Bahkan lebih buruk dari era Orba,” tegas Andrianto, seperti dikutip dari RMOL.id, Minggu (7/3/21).

Dia meyakini, apa yang dilakukan Moeldoko merupakan atas perintah atasan. “Seorang Moeldoko yang darah dagingnya prajurit, tentu bergerak atas dasar perintah. Beliau punya atasan kan? Tak mungkin selevel pejabat tinggi seperti KSP bertindak pribadi. Semua nafsu kuasa, abuse of power,” jelasnya.

Andrianto juga mempunyai dua penilaian, alasan kenapa Demokrat dibegal. Yakni untuk agenda amandemen, perlu mayoritas mutlak di MPR RI. Sehingga periodesasi jabatan presiden bisa lanjut.

Apalagi, kata Andrianto, Demokrat dipilih untuk dibegal, karena surat keputusan (SK) pengesahan pengurus partai berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti diketahui, saat ini yang menjabat Menteri Hukum dan HAM juga menjabat sebagai petinggi partai penguasa.

“Notabane paling mungkin karena ada faktor Mega, yang sampai detik ini belum ada tanda damai dengan SBY,” terang Andrianto.

Dengan demikian, Andrianto mengajak seluruh elemen Parpol dan civil society segera membunyikan alarm darurat.

“Sebuah perbuatan pembegalan Parpol yang lebih buruk dari era Orba terjadi demikian vulgar, mencabik-cabik semangat reformasi yang inginkan parpol harus steril dari intervensi kekuasaan,” pungkasnya.