Efek ‘Nyanyian’ Romi, KH Asep Saifuddin dan Musyaffa Noer Diperiksa KPK

Nasional

NOTULA – Tokoh PPP, KH Asep Saifuddin Chalim, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, terakit kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya itu diperiksa untuk tersangka Anggota DPR RI Fraksi PPP, M Romahurmuziy alias Romi.

“Benar, KPK akan memeriksa yang bersangkutan (KH Asep Saifuddin Chalim) untuk tersangka RMY,” ujar Jurubicara KPK Febri, Diansyah, Senin (25/3).

Saat berita ini ditulis, Kiai Asep baru saja tiba di gedung KPK. Dia mengenakan peci hitam, baju putih dan bersarung.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Romi, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi, dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Kiai Asep sebelumnya sudah membantah bahwa dirinya memberikan rekomendasi kepada Romi agar menempatkan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Bantahan itu dilontarkan menyusul pernyataan ‘nyanyian’ Romi, bahwa penempatan Haris berdasarkan rekomendasi Kiai Asep dan saran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, selain Asep, penyidik KPK juga memanggil Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa Noer, sebagai saksi terakit kasus yang melibatkan Romi itu.

Sama dengan Kiai Asep, Musyaffa Noer juga akan diperiksa untuk tersangka Anggota DPR Fraksi PPP M. Romahurmuziy alias Romi.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY dalam tindak pidana korupsi dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama,” kata Febri Diansyah, seperti dikutip dari rmol.co.

Selain Kiai Asep dan Musyaffa Noer, turut diperiksa untuk tersangka Romi adalah PNS Kanwil Yogjakarta Abdul Rochim.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni politisi PPP Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin.

Romi selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Muafaq dan Haris selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.