Edhy Prabowo Diduga Terima 100 Ribu Dolar AS

Nasional

NOTULA – Kasus dugaan suap eskpor benur yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melibatkan Menteri KKP, Edhy Prabowo, berawal dari penerbitan Surat Keputusan 53/KEP MEN-KP/2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster.

Dalam SK KKP, Anderau Pribadi Misataaps (staf khusus Menteri) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan SAF (staf khusus menteri) sebagai wakil ketua pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas tim itu, memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan calon eksportir benur.

“Awal Oktober 2020, SJT (direktur PT Dua Putra Perkasa) datang ke kantor KKP di lantai 16, bertemu SAF. Pada pertemuan itu diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1800/ekor, yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD,” jelas Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (25/11/20).

PT Dua Putra Perkasa diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT Aero Citra Kargo sebesar Rp 731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas, memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasar data kepemilikan, tambah Nawawi, pemegang PT ACK terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga nominee dari pihak EP serta Yudi Surya Atmaja (YSA). Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster itu, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT, masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM, antara lain untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS pada 21-23 November 2020 sekitar Rp 750 juta, di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy.

Sekitar Mei 2020, seperti dikutip dari RMOL.id, EP diduga menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS dari SJT melalui SAF dan Amiril Mukminin (AM). Selain itu, SAF dan APM pada sekitar Agustus 2020 menerima uang sebesar Rp 436 juta dari AF.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” katanya.