Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 T oleh Anak Buah Sri Mulyani Terendus MAKI

Nasional

NOTULA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menemukan dugaan penyimpangan penagihan pajak hingga Rp 1,7 triliun oleh oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dugaan itu sudah dilaporkan ke KPK, beserta alat buktinya, Jumat (5/3/21) siang.

“Saya datang ke KPK, melaporkan proses yang diduga terkait inisial AP, yang saat ini dicekal KPK karena diduga menerima suap terkait pengurusan pajak dengan wajib pajak,” tutur Boyamin, sembari membeberkan kronologi dugaan penyimpangan yang dilakukan AP.

Dijelaskan, Surat Menteri Keuangan (Menkeu) No.SR-383/MK.03/2017 memberikan izin penyanderaan terhadap DS, AT dan WW, selaku Komisaris dan Direksi PT Industri Pulp Lestari, karena menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 1,7 triliun.

Atas surat izin itu, seperti dikutip dari RMOL.id, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Pluit menyandera DS, dititipkan di Lapas Kelas II A Salemba.

Selanjutnya DS berupaya lepas dari penyanderaan dengan cara membayar Rp 15 miliar pada 20 Desember 2017, satu minggu setelah disandera, dan membuat surat pernyataan akan membayar dengan seluruh harta kekayaannya sesuai nilai di SPT pribadi.

Berdasar Peraturan Dirjen Pajak No. PER/03/PJ/2018 tanggal 23 Januari 2018, kata dia, DS lepas dari sandera pada 24 Januari 2018, sehari sejak terbitnya Peraturan Dirjen Pajak pada 23 Januari 2018.

Hal itu pun dinilai tidak wajar, jika merujuk syarat-syarat pembebasan sandera pajak, salah satunya pertimbangan Menkeu yang membutuhkan waktu 39 hari.

“Hingga saat ini tagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun dari PT Industri Pulp Lestari diduga belum tertagih sepenuhnya. Diduga baru terbayar Rp 15 miliar dari Dedy Sutanto, dan diduga tidak dilakukan penyanderaan terhadap AT dan WW, sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa itu,” terang Boyamin.

Masih menurut Boyamin, adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp 1,7 triliun itu diduga terkait dengan AP yang saat itu menduduki jabatan eselon II setingkat Direktur pada DJP.

Apalagi, AP saat ini telah dicegah ke luar negeri oleh KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pajak.

“Kami meminta KPK mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi atas dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp 1,7 triliun itu, karena keberadaan PT Industri Pulp Lestari kini tidak terlacak. WW, mantan Dirutnya, diduga telah mendirikan perusahaan baru,” pungkasnya.