Dua Pilihan Jokowi, Putus Hubungan dengan Megawati atau Copot Luhut

Nasional

NOTULA – Wacana penundaan Pemilu 2024 yang melahirkan gejolak, membuat Presiden Jokowi harus bijak memilih gerbong politik. Menginduk pada partai yang telah membesarkannya atau mengikuti lingkaran kabinetnya.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, berpendapat, Jokowi harus mulai memilih di antara dua tokoh, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Megawati tegas menolak wacana penundaan Pemilu, sementara Luhut merupakan sosok yang sempat memunculkan wacana penundaan itu ke publik.

Saiful Anam yakin Megawati memiliki data lebih valid daripada Luhut, sebab masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Megawati pasti mendapat informasi lebih valid tentang data dan fakta mengenai efek penundaan Pemilu. BRIN lembaga kredibel, tentu memiliki data valid tentang siapa saja yang menginginkan penundaan Pemilu atau tidak,” tutur Saiful seperti dikutip dari rmol.id, Minggu (24/4/22).

Dia melihat Megawati sangat ragu dengan big data yang dimiliki Luhut, sehingga lebih memilih menolak penundaan Pemilu.

“Megawati sudah berhitung betul, termasuk efek yang ditimbulkan dari penundaan Pemilu. Kita tahu dia pasti sudah mendengarkan dan mempertimbangkan secara matang terkait penolakan penundaan Pemilu,” kata Saiful.

Sebab itu, sambung dia, saat ini Jokowi dihadapkan pada dua pilihan yang harus segera diambil. Keputusan itu nantinya akan memberikan kepastian kepada rakyat soal isu tunda Pemilu.

“Pilihannya hanya dua bagi Jokowi. Kalau ingin nama baiknya terjaga dan tidak tercemar isu penundaan Pemilu, maka Luhut harus diresafel, atau putus hubungan dengan Megawati,” pungkasnya.