Drajad Wibowo ‘Kuliahi’ Walikota Semarang soal Konstitusi

Nasional

NOTULA – Walikota Semarang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, Hendrar Prihadi, dianggap kebablasan mengkampanyekan pasangan Jokowi-Maruf.

Di hadapan pengusaha di Jawa Tengah, awalnya Hendrar membahas tentang keberhasilan Jokowi membangun jalan tol yang menyambungkan Jakarta dan Surabaya. Menurut dia, hasil kerja Jokowi empat tahun terakhir berhasil mewujudkan waktu tempuh lebih cepat.

Dalam pertemuan Joko Widodo dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT), Sabtu (2/2), Hendrar meminta masyarakat yang tidak mau dukung Jokowi agar tidak menggunakan tol yang dibuat empat tahun terakhir.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, menilai pernyataan orang nomor satu Semarang itu konyol. Ia mencatat ada banyak kesalahan.

Drajad mengingatkan, orang lewat jalan tol Semarang-Jakarta itu membayar. Ruas-ruas itu juga bukan dibangun semuanya untuk pelayanan masyarakat penuh, sebagian untuk mencari untung.

“Jadi ada yang berdagang jasa jalan tol, ada yang beli. Terserah rakyat mau beli atau tidak. Itu uang mereka, bukan dari walikota,” kritiknya.

Menurutt dia, porsi yang cukup panjang dari ruas Semarang-Jakarta itu dibangun pada zaman pemerintahan SBY dan presiden-presiden sebelumnya.

“Tapi tidak pernah Pak SBY, Partai Demokrat, dan partai-partai pendukung Pak SBY, termasuk PAN, menyebut itu ‘tol Pak SBY’. Demikian juga pemerintahan pak Harto. Tidak pernah menganggap tol Jagorawi dan sebagainya sebagai tol Pak Harto,” rincinya.

“Kenapa? Karena mereka semua paham konstitusi,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Drajad pun menyamakan walikota Semarang seperti Menteri Rudiantara, tidak paham konstitusi.

“Ini kesalahan ketiga, dan paling parah. Karena tidak paham, ini walikota saya ajari konstitusi. Lihat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Bab VIII Hal Keuangan,” katanya.

Di bab halaman keuangan, jelas bahwa anggara milik negara, bukan pemerintah. “Bahkan Anggarannya pun disebut APBN, di mana N-nya adalah negara. Bukan APB Pemerintah,” tegas Drajad.

Dari sisi proses pun, sambung Drajad, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR, memperhatikan pertimbangan DPD.

“Jadi bukan hanya pemerintah, tapi ada dua lembaga negara lagi yang terlibat,” imbuhnya.

Selain itu, Pasal 23A eksplisit mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.

“Garis bawahi kata ‘Keperluan Negara’, bukan keperluan pemerintah. Artinya, pajak dan berbagai pungutan itu uang negara, bukan uang pemerintah,” Drajad menekankan.

Lalu siapa yang memegang kedaulatan dalam Negara? Drajad menambahkan, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat.

Nah, masih kata Drajadt, dalam ruas Semarang-Jakarta itu juga dimiliki BUMN. Ia mencontohkan, ruas Pejagan-Pemalang dan Pemalang-Batang.

“Itu punya Waskita Karya, sebuah BUMN Tbk. Walikota paham tidak aset BUMN itu apa? Itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan,” Drajad mengulang.

Jadi ruas tol itu ada yang masuk kekayaan negara yang dipisahkan. Karena yang punya uang adalah negara, dan rakyat yang berdaulat, berarti ruas-ruas tol itu milik rakyat.

“Itu pun rakyat masih diminta membayar buat lewat. Masak pejabat negara seperti menteri dan walikota tidak paham konstitusi?” sesalnya.