Dradjad: Luar Negeri Perlu Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi di Indonesia

Nasional

NOTULA – Pertemuan dan dialog Calon Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah wartawan media asing dinilai sangat penting, agar dunia internasional mendapat informasi utuh tentang kecurangan Pilpres 2019 di Indonesia.

Menyikapi itu, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, menegaskan, pertemuan itu salah satu upaya Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan terkait pesta demokrasi.

“Kita tahu Pilpres ini amburadul penyelenggaraannya. Mulai dari kardus hingga Situng semuanya berantakan. Saya sudah jadi kontestan Pemilu sejak 2004, jadi saya bisa merasakan Pemilu kali ini paling amburadul” tegas Wakil Ketua Dewan Kerhormatan PAN itu, Selasa (7/5).

Dradjad juga mengatakan, pasangan calon 02 dan BPN selalu taat konstitusi. Itu sebabnya semua kelemahan, kejanggalan, kesalahan dan kecurangan selalu dilaporkan ke lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Walaupun kita semua tahu, mereka dan aparat penegak hukum sangat pantas diragukan netralitasnya, tapi jalur ini (konstitusional) tetap ditempuh,” kata dia.

Semua pihak terkait yang berkepentingan dengan Pilpres perlu diberi informasi juga. Itu sebabnya, sambung dia, meski Prabowo-Sandi dan BPN tahu sebagian besar pers nasional tidak netral, informasi terkait temuan kesalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tetap diberikan kepada mereka.

“Media asing juga berkepentingan dengan Pilpres Indonesia. Pembaca mereka kan termasuk pemerintah, birokrat, politisi, investor asing dan stakeholders lainnya. Investor asing misalnya, mereka perlu info yang akurat, tentang apakah bisa mengharapkan kepastian hukum di Indonesia jika Pemilunya saja penuh kecurangan,” jelasnya.

Langkah itu, tambah Dradjad seperti dikutip dari rmol.co, ditekankannya lagi karena Prabowo-Sandi dan BPN paham betul bahwa Indonesia tidak bisa hidup sendiri, dan tidak bisa hidup tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain.

“Mereka berhak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Itulah yang dilakukan Prabowo-Sandi dan BPN. Kita punya kewajiban memberikan informasi akurat kepada semua pihak, baik di dalam maupun luar negeri, dan tentu terutama kepada rakyat Indonesia,” pungkasnya.