DPR-Pemerintah Biasa Loloskan UU Kontroversial, MUI Minta RUU HIP Dipelototi

Nasional

NOTULA – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus terus dikawal, meski saat ini tengah ditunda pembahasannya.

Pengawalan itu penting, sebagai langkah antisipatif agar pembahasan RUU benar-benar dihentikan oleh pemerintah dan DPR.

“Kita harus mengawal. Jadi, Wantim MUI bersama pimpinan MUI beserta ormas-ormas Islam tetap berkewajiban mengawal pernyataan pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden, semalam, bahwa pembahasan RUU HIP ini ditunda,” kata Wakil Ketua Wantim MUI (Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia), Azyumardi Azra, dalam konferensi pers daring, Rabu (17/6/20).

“Nanti kita menginginkan supaya itu bukan hanya sekadar ditunda, tapi dihentikan secara permanen. Untuk itu kita harus mengawalnya,” imbuh Azyumardi Azra.

Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, pengawalan diperlukan, karena apabila mencermati kecenderungan yang dilakukan pemerintah dan DPR belakangan ini, kerap mengesahkan sejumlah RUU kontroversial.

“Jadi tetap harus dikawal, jangan sampai, misalnya kita lengah, karena sekarang ini gejala dari DPR maupun pemerintah kalau masyarakatnya udah diam, tiba-tiba diundangkan saja, tanpa konsultasi dengan masyarakat atau publik,” tuturnya.

“Ini udah ada tanda-tanda sebelumnya, seperti RUU KPK, penetapan revisi Undang-Undang Minerba, penetapan Undang-Undang mengenai pengelolaan keuangan pandemik juga begitu. Karena itu, saya kira kita punya kewajiban tetap menjaga dan mengawasinya,” demikian Azyumardi, seperti dikutip dari rmol.id.