DPP IMM: Copot 5 Menteri Tak Punya Sense of Crisis

Nasional

NOTULA – Perombakan kabinet atau resafel untuk menyelamatkan negara dari para menteri yang gemar bikin gaduh dan tidak memiliki sense of crisis perlu segera dilakukan Presiden Jokowi.

Desakan itu disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Immawan Zaki Nugraha, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4/22).

Menurut Zaki, situasi politik nasional beberapa waktu terakhir kerap menimbulkan banyak kegaduhan. Antara lain karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti naiknya harga bahan pokok lainnya.

Situasi krisis antara lain juga disebabkan pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir, serta invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan meroketnya harga BBM.

Berdasar catatan Trading Economic per 7 April 2022, kata Zaki, negara-negara di dunia tengah mengalami inflasi besar-besaran. Termasuk Indonesia yang ada pada angka 2.64 persen. Sedangkan paling tinggi yakni Turki, 61.14 persen.

Ditambah persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta bahan-bahan pokok lainnya, ditenggarai disebabkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah.

Parahnya, harga CPO global yang tinggi, mendorong banyak produsen untuk mengekspor daripada mengolahnya di dalam negeri.

“Kementerian Perdagangan harusnya tanggap mengatasi ini. Jangan sampai terkesan kalah dengan mafia rente komoditas minyak. Jika berlarut-larut, yang dirugikan tentu rakyat ekonomi menengah ke bawah yang kebutuhan pokoknya seharusnya dijamin negara,” kata Zaki.

Tak hanya itu, Zaki juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani turut menjadi biang kerok imbas dari kegaduhan politik nasional. Pasalnya, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nasional (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen serta utang negara tembus Rp 7.014 Triliun.

“Hilir terjadinya kenaikan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa oleh Sri Mulyani, sebab dirinya berhasil meloloskan usulan Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disetujui legislatif menjadi UU 7/2021,” sesalnya.

Selanjutnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, juga secara gamblang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bahlil beralasan, jika penundaan Pemilu perlu dilakukan presiden sebab kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum stabil akibat pandemi Covid-19 yang menerpa secara global.

“Tidak berhenti sampai disitu, lebih fenomenal lagi adalah narasi yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengutarakan adanya 110 juta Big Data survei keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu hingga ditambahnya masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode,” sesal Zaki.

Menurutnya, beberapa upaya yang dilontarkan para menteri kabinet Presiden Joko Widodo itu lantas memunculkan kegaduhan publik yang menggerakan seluruh eksponen mahasiswa secara nasional bergerak melakukan aksi demonstrasi.

Menurutnya, jika dihimpun dari desakan eksponen gerakan mahasiswa, IMM mendesak Presiden Jokowi menyatakan secara tegas tidak terpengaruh terhadap keinginan usulan politik para menteri yang menginginkan adanya penambahan masa jabatan tiga periode.

DPP IMM, masih kata Zaki, tegas menolak penambahan masa jabatan presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wajib patuh terhadap perintah konstitusi yang mengatur masa jabatan maksimal dua periode.

“Faktor terjadinya banyak kegaduhan situasi politik nasional ini timbul dari mencuatnya beberapa upaya yang dilontarkan empat menteri di atas, diperkuat melalui upaya kenaikan pajak negara oleh Sri Mulyani,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Reaksi keras presiden yang memerintahkan para menterinya untuk tidak berbicara perpanjangan masa jabatan dan meminta para menterinya fokus bekerja untuk mengatasi banyaknya persoalan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, juga disayangkan.

Pasalnya, instruksi presiden itu tidak diindahkan beberapa menterinya. Harapan terselesaikannya masalah pemerintahan saat ini justru menjadi kegaduhan yang menyangkut persoalan politik kekuasaan

“Tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk mempertahankan menteri tersebut. Maka, langkah bijak yang harus dilakukan ialah meresafel para menteri itu,” katanya.