DPD: Penegakan Hukum Lemah, Mafia Tanah Makin Berani

Nasional

NOTULA – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas masalah konflik perampasan lahan dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).

Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin (26/11).

Wakil Ketua Komite I, Fahira Idris, saat memimpin audiensi dengan FKMTI, memaparkan, saat ini banyak terjadi permasalahan perampasan hak atas tanah di Indonesia. Menurut Senator DKI itu, permasalahan sudah sangat memprihatinkan.

“Lemahnya penegakan dan sistem pencegahan dari pemerintah terhadap sistem permasalahan tanah ini mengakibatkan praktek mafia tanah semakin berani. Saya minta FKMTI mengumpulkan semua bukti perampasan hak atas tanah, dibukukan, nanti kami akan bentuk tim analisis, setelah itu kami lanjutkan dengan memanggil Kementerian Agraria, Kepolisian dan stakeholder terkait untuk mencari solusi bagi korban,” jelas Fahira.

Sementara Ketua FKMTI, Supardi K Budiardjo, mengutarakan, perampasan tanah ini sangat berbahaya, mereka mengambil tanpa lewat transaksi jual beli. Banyak Korban yang memiliki Surat Hak Milik tanah pun bisa kalah di pengadilan dan hilang kepemilikannya.

“Mafia tanah menggunakan surat-surat yang tidak sesuai untuk merampas hak tanah lewat pengadilan. Orang mempunyai SHM yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, tetapi oleh oknum digugat hanya dengan alas hak girik dan bukan sesuai dengan tanah itu, dan anehnya dimenangkan oleh peradilan, bahkan oleh BPN SHM itu dibatalkan, ini sungguh luar biasa,” ujar Supardi berapi-api.

Salah satu contoh kasus lainnya, Annie Sri Cahyani pada 2006 membeli tanah di daerah Tangerang yang sudah bersertifikat hak milik, bahkan sudah dicek lewat BPN, dan pada 2007 sudah di balik nama, bahkan sudah diagunkan ke bank. Lahan yang sudah ber-SHM itu dikalahkan di pengadilan oleh pengembang besar yang berbekal SHGB dengan obyek lahan yang sama.

“Padahal saya masih membayar pajak atas tanah itu sampai sekarang. Saya sudah pernah mengadukan ke Ombudsman tentang maladministasi ini yang dilakukan oknum pengembang dan BPN, sudah 10 tahun kami perjuangkan, kami minta pemerintah mendengar keluhan kami,” ungkap Annie.

Menanggapi itu, Senator Lampung, Andi Surya, prihatin atas banyaknya persengketaan tanah atau bahkan bisa dibilang perampasan terhadap hak-hak yang harusnya dihormati hukum negara dan komponen pemerintahan.

“Luar biasa kasus yang terjadi di negera kita, padahal Undang-Undang Pokok Agraria jelas, bahwa kedudukan SHM ini kuat dalam sisi hukum. Ini sama juga mencederai keadilan masyarakat, jika hukum tidak mampu memihak maka jalan lain yang ditempuh adalah lewat jalur politik, untuk memberi efek tekanan kepada praktik mafia tanah ini,” tegas Andi.

Selain meminta penyelesaian terhadap kasus-kasus perampasan atas tanah yang terjadi, FKMTI menginginkan dibentuk lembaga Ad Hocuntuk menyelesaikan permasalahan perampasan hak atas tanah ini melalui pengadilan agraria dan diselesaikan secara adil sehingga memiliki kepastian hukum.