NOTULA – Mencermati dan mengamati berbagai sorotan, kritik, kecaman bahkan ancaman terhadap pers dari pejabat pemerintah, elite politik maupun berbagai elemen masyarakat pada masa pasca Pemilu dan Pilpres, Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat perlu menegaskan terkait kehidupan, independensi pers dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, beberapa saat lalu, Selasa (7/5), DK PWI mengingatkan, sejak reformasi tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan pemerintah untuk menutup media atau lembaga pers.

“Media atau lembaga pers dilindungi oleh UU. Kebebasan pers merupakan hak dan sekaligus kewajiban yang harus dijalankan insan pers,” tulis keterangan yang ditandatangani Ketua DK PWI Ilham Bintang dan Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo.

DK PWI mengutip Pasal 4 ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers yang menegaskan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyensoran.

“Untuk itu tidak ada yang berhak mengatur apalagi melarang pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Seluruh elemen bangsa dapat mendudukkan peran dan fungsi pers sebagaimana mestinya dan tidak melakukan kecaman di luar batas, apalagi ancaman,” tulis DK PWI lagi.

Dijelaskan juga, peran pers sebagaimana diatur dalam UU haruslah tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, di samping pendidikan dan hiburan, secara baik dan benar dengan mengutamakan kepentingan bangsa dalam kerangka NKRI.

Peran itu semakin penting dan strategis pada saat terjadi gangguan kohesi sosial di masyarakat dan pertentangan antarelit pada masa pasca Pemilu dan Pilpres 17 April 2019 lalu.

“Dalam situasi demikian, netralitas dan profesionalisme pers sangat dibutuhkan. Juga pada saat pengaruh media sosial sangat kuat dewasa ini, maka keberadaan media semakin dibutuhkan, sebagai pencerah dan clearing house,” sambung DK PWI.

Diingatkan kepada seluruh insan pers dan wartawan, hendaknya senantiasa menaati Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan di bidang pers, senantiasa melakukan self control atau pengendalian diri agar tidak keluar dari rel atau rambu rambu etika dan profesionalisme.

“Pemilik media diharapkan juga menjaga peran dan fungsi pers seperti diatur dalam UU kendati pers tetap merupakan lembaga ekonomi,” demikian DK PWI.