Divestasi Freeport Bisa Batal Lewat Pansus DPR

Nasional

NOTULA – Pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan transaksi senilai Rp 55,8 triliun terlampau tinggi. Apalagi, sebenarnya pemerintah bisa menguasai perusahaan tambang emas di Papua itu secara gratis.

Sebab itu pembentukan Pansus Freeport oleh DPR dinilai sangat penting dan bahkan bisa membatalkan transaksi itu.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, mengaku heran dengan langkah pemerintah terkait divestasi PTFI. Sebab, selama puluhan tahun bangsa ini seakan sudah terzalimi oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu dengan terus mengeruk kekayaan alam di Papua.

Namun bukannya menunggu hingga Kontrak Karya (KK) habis dan mengambilalih secara gratis, pemerintah malah membayar Rp 55,8 triliun.

“Mosok mau diminta, kita malah bayar Rp 50-an triliun. Bayar 5 triliun aja kebanyakan kok. Pakai duit utang pula,” kata dia, seperti dikutip dari rmol.co, Kamis (27/12).

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport, karena dia menilai proses pengambilalihan saham dengan transaksi puluhan triliunan itu melanggar kesepakatan.

Yakni kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum dan Dirut PTFI, yang mana kesepakatannya adalah, transaksi divestasi dilakukan setelah masalah kerugian lingkungan senilai Rp 185 triliun (menurut BPK) diselesaikan.

Pihaknya juga mempermasalahkan soal pembayaran divestasi saham dengan menggunakan global bond 3,85 miliar dolar AS.

Terkait itu, Andrianto mengaku setuju. Sebab, menurutnya, DPR bisa membatalkan pengambilalihan yang dinilai janggal itu.

“Iya perlu Pansus Freeport. Biar tahu terang benderang ada apa di balik ini. Kenapa sih pemerintah tidak menunggu sampai tahun depan. Nah, DPR bisa tolak ini transaksi. Karena berdasa undang-undang, Kontrak Karya mesti ada persetujuan DPR bila di atas Rp 100-an miliar. Jadi Pansus ini penting,” tutupnya.