Disayangkan, Beban Kerja Makin Berat, Insentif Nakes Telat dan Berkurang

Kesehatan, Nasional

NOTULA – Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, menyangkan pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, sangat ironis, di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat, bahkan tembus 1 juta lebih kasus, insentif nakes justru berkurang.

“Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa?” tegas Kurniasih, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/2/21).

Menurutnya, pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan sekarang tiba-tiba besaran insentifnya diturunkan. “Sungguh sangat tidak manusiawi,” imbuhnya.

Politikus PKS ini menekankan, beban kerja para tenaga kesehatan semakin berat. Sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif bagi pejuang benteng terakhir penanggulangan Covid-19 justru dikurangi.

Mufida, demikian ia akrab disapa, mengatakan, pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehatan yang harus berjibaku dengan pasien yang membeludak. Bahkan Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh, peralatan juga terbatas.

Padahal para nakes itu mempertaruhkan nyawa dengan risiko tinggi terpapar Covid-19. “Sampai 27 Januari sudah 647 Nakes wafat terpapar Covid-19 dan tertinggi di Asia. Paling banyak terjadi di Desember, ketika jumlah kasus positif sedang tinggi, seperti di awal tahun ini,” tuturnya.

Belum lagi pengorbanan para Nakes berpisah dengan keluarga sementara waktu, untuk mengurangi risiko penularan. Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas, seperti ketersediaan APD, seringkali kurang memadai.

“Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri, karena masih terbatasnya APD. Banyak di antara tenaga medis yang tertular, karena APD yang tidak memadai, bahkan harus bertukar APD,” ucapnya.

Dia khawatir penurunan insentif yang cukup besar itu berakibat pada menurunnya semangat juang dan mental para petugas medis, meskipun diyakini jiwa pengabdian mereka sangat tinggi.

Belum lagi perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang menambah berat beban kerja para Nakes. Karena itu Mufida meminta Menteri Kesehatan meninjau kebijakan, agar insentif dikembalikan seperti semula. Bahkan seharusnya ditambah lagi dengan kondisi beban kerja yang sangat tinggi saat ini.

“Hargai dan berikan apresiasi yang layak kepada para tenaga medisyang berjuang demi kemanusiaan dan menjadi yang paling banyak berkorban diantara kelompok masyarakat lain dalam penanganan pandemi ini,” tegasnya.

“Apalagi selama ini masalah insentif ini juga sudah banyak persoalan, seperti telat cair, terutama di daerah-daerah,” tutur Mufida, seperti dikutip dari RMOL.id.

Sementara itu, pemerintah telah memutuskan mengurangi insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada 2021 ini.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No S-65/MK.02/2021 insentif Nakes dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan, bagi dokter spesialis Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta.

Sementara santunan kematian yang diberikan sebesar Rp 300 juta. Besaran insentif ini berlaku mulai Januari 2021 sampai Desember 2021 dan dapat diperpanjang. Jika dibanding insentif sebelumnya, besaran ini berkurang cukup besar, mencapi 50 persen.