NOTULA – Fenomena massifnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, usai Pemilu 2019, dinilai sebagai hal yang tidak lazim. Apalagi jumlahnya kini mencapai 400 orang lebih.

“Kami yakin ini ada invisible hand. Yang namanya invisible hand itu dia akan nyata kalau konspirasinya terbongkar semua,” kata Ketua Gerakan Daulat Rakyat (GDR), Sangap Surbakti, di Apollo Cafe Ibis Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Aktivis 98 itu pun meminta kepada aparat dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan uji forensik dan autopsi atas peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS pasca Pemilu 2019 itu.

“Lakukan forensik dan autopsi terhadap para korban meninggal. Terus yang masih sakit itu diperiksa darahnya, apakah ditemukan zat-zat yang sama, kalau ada pola yang sama 1,2,3 pasien di beberapa tempat. Ini jelas kejahatan kemanusiaan,” demikian Sangap.

Senada dengan itu, Sekjen GDR, Bung Ekky, menilai kematian para petugas KPPS itu tidak masuk akal. Apalagi jika faktor kelelahan disebut sebagai penyebab utamanya.

“Kami duga ini bukan karena kelelahan. Tukang becak pun kelelahan, tapi belum pernah ada yang meninggal dan ini masalahnya beruntun meninggalnya,” kata Bung Ekky, seperti dikutip dari rmol.co.


KPU Serahkan Santunan

Sementara itu, secara terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia.

Penyerahan santunan secara simbolis diberikan oleh Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, kepada keluarga almarhum Mangsud, anggota KPPS Kelurahan Pakujaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5).

Evi didampingi rekannya sesama komisioner, Pramono Ubaid Thantowi, serta jajaran KPUD Banten dan Kota Tangerang Selatan.

“Kami sampaikan bela sungkawa, Bapak Mangsud sudah menjalankan tugas sebagai pahlawan demokrasi,” ujar Evi kepada Supriyati, istri Mangsud.

Supriyati yang menerima santunan itu pun mengaku ikhlas dengan meninggalnya suaminya. Dia menganggap semua sudah menjadi takdir.

“Saya tidak pernah berpikir bahwa ini (Mangsud meninggal) karena Pemilu, tetapi memang sudah takdir,” ucap Supriyati lirih.

Santunan yang diserahkan KPU itu didasarkan pada surat keputusan Menteri Keuangan untuk korban meninggal sebesar Rp 36 juta.