NOTULA – Warga Dukuh Turi RT 05/ RW 04, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Eko Wahyudi (40), melalui kantor kuasa hukum Imam Muslich & Partner, menggugat manajemen Perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS), karena dinilai wanprestasi.

Sekadar info, meski berada di Lawang, sebagian area perumahan ini memang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan rumah yang dibeli Eko masuk wilayah Kabupaten Pasuruan, sehingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bangil, 13 Maret 2019 lalu.

Eko mengaku, dia kecewa dengan pelayanan manajemen WBS yang dianggap ingkar janji, karena tidak menyerahkan rumah sesuai perjanjian yang tertuang pada SPPR (Surat Persetujuan Pembelian Rumah).

Seharusnya, tambah Eko, rumah itu diserahkan dalam kurun waktu satu tahun setelah pembayaran. Namun hingga jatuh tempo belum juga diserahkan, bahkan proses pengerjaan rumah baru sekitar 75 persen.

Sesuai SPPR Nomor 301/GAP/Sentul/01/2016, Eko berhak atas rumah senilai Rp 445.680.000 di blok A3/ Kav 28, type 46, luas bangunan 26 merter persegi, luas tanah 84 meter persegi, dengan fasilitas PDAM, PLN 1.300 watt dan SHGB.

“Sesuai janji, seharusnya rumah sudah diserahkan satu tahun setelah pelunasan. Saya telah membayar lunas pada 30 Januari 2018, sehingga seharusnya sudah diserahkan 30 Januari 2019, tapi belum juga diserahkan,” tutur Eko yang menguasakan persoalan ini pada kantor hukum Imam Muslich & Partner.

Sementara itu Imam Muslich menyampaikan, pihaknya siap menghadapi persoalan ini di persidangan. “Sesuai perjanjian, setiap ada keterlambatan, klien kami berhak mendapat 5 persen per hari. Setelah kami hitung, kerugian yang diderita klien kami sekitar Rp 178 juta, dan bila dihitung sampai sekarang bisa mencapai Rp 200 jutaan,” rincinya.

Eko, menurut Imam Muslich, mengalami kerugian cukup besar, sehingga dalam gugatannya dia mengajukan kerugian materiil Rp 178 juta dan immateriil Rp 300 juta. “Listrik dan sambungan air juga belum terpasang,” jelasnya.

Sebelumnya Eko telah mengajukan somasi pada manajemen perumahan pada 18 Pebruari 2019, dan sempat terjadi beberapa kali pertemuan, namun belum ada penyelesaian.

Secara terpisah, kuasa hukum Perumahan Wisata Bukit Sentul, Moch Nadzib Arsori, saat dikonfirmasi wartawan per telepon, mengatakan, dirinya memang kuasa hukum terkait somasi yang disampaikan Eko Wahyudi. “Tapi untuk gugatan ini saya belum mendapat kuasa dari Bukit Sentul,” katanya.

Menurut dia, Eko memiliki rumah itu setelah mengganti milik orang lain atas nama Halimah. “Waktu itu ditanya, pakai harga baru atau lama, dijawab pakai harga lama,” jelasnya, seraya mengatakan pembayaran Halimah kemudian dilanjutkan Eko.

Selanjutnya Eko menyuruh orang mendatangi kantor perumahan untuk mengambil SPPR untuk ditandatangani. Surat itu ditandatangani pihak perumahan pada 12 Maret 2018. “Jadi satu tahunnya itu tanggal 12 Maret 2019. Itu data yang masuk ke kami,” jelasnya.

Menurutnya, jangka waktu penyerahan rumah itu terhitung sejak ditandatanganinya SPPR, bukan pelunasan. “Sesuai perjanjian SPPR, disebutkan, penyerahan satu tahun setelah ditandatangani SPPR,” katanya.