Dinilai Diskriminatif, Mudik Dilarang tapi Wisata Digalakkan

Nasional

NOTULA – Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 dinilai diskriminatif, bahkan kontradiktif, karena kerumunan seperti pariwisata justru dibiarkan dan mulai digalakkan.

“Lalu, kenapa mudik dilarang, sementara wisata dan kerumunan lain boleh-boleh saja?” tanya pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, Sabtu (27/3/21).

Mudik, sambung dia, merupakan budaya yang telah melembaga. Ada nilai silaturahmi dan spiritualitas di dalamnya. Harusnya, mudik dibolehkan, asal dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Negara ini selalu saja berorientasi pada aspek ekonomi. Pandemi diterobos dengan alasan menggerakkan roda ekonomi, sementara aspek keagamaan tidak jadi prioritas, bahkan dipinggirkan. Budaya keagamaan ikut terdampak oleh kebijakan materialistis dan pragmatis seperti ini,” sesal Rizal Fadillah.

“Dulu pernah ada menteri yang mengancam pidana bagi pemudik. Alasannya menentang kebijakan pemerintah atas pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan. Ini penafsiran sempit dan tendensius. Ketika kepentingan non agama diperlukan, kerumunan pun dibolehkan, contohnya kampanye saat Pilkada,” sesalnya lagi.

Menurut dia, seperti dikutip dari RMOL.id, pelanggaran terberat pemerintah saat ini, dalam konteks pandemi Covid-19, adalah tidak dijalankannya prinsip equality before the law alias melakukan diskriminasi hukum.

“Mudik dilarang, pasar dan wisata digalakkan, jelas kebijakan yang sungguh tidak sehat,” tegasnya.

Menhub Asal Ngomong

Sementara itu, secara terpisah, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, asal ngomong, karena mengizinkan masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini. Omongan Budi Karya itu dinilai tidak memiliki dasar hukum.

“Dia (Budi Karya) asal ngomong saja, itu belum suatu kebijakan, dia (Budi Karya) bicara kan di rapat dengar pendapat bersama DPR,” kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/3/21).

Menurutnya, bila Budi Karya mengizinkan masyarakat mudik, seharusnya ada peraturannya, sehingga dasar hukumnya jelas. “Nah ini belum ada (dasar hukumnya), dia (Menhub) ngomong, kan dia mah nggak jelas,” tukasnya.

Di samping asal bicara, menurut Agus, soal mudik sebenarnya bukan kewenangan Budi Karya. “Tupoksi Menhub itu tentang keselamatan moda transprotasi, nah terkait kesehatan ada di Kementerian Kesehatan, untuk pegawasnya ada pada Satgas Covid-19,” beber Agus.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan, telah rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan atau stake holder terkait, seperti Korlantas Polri, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Pertamina, soal pelaksanaan mudik di saat situasi pandemi Covid-19.

Budi mengklaim, pihaknya akan bersurat kepada Kapolri agar mengkoordinasi jajaranya terkait kegiatan lalu lintas mudik Lebaran.

“Saya sudah minta Kapolri untuk mengkoordinasikan teknik di lapangan. Kita akan berkirim surat kepada kepolisian untuk itu, karena mudik itu domain kepolisian,” ujar Budi di sela-sela kunjungan ke Dipo Lokomotif Cipinang, Jakarta.

Sementara itu, pemerintah resmi meniadakan mudik Lebaran 2021, berlaku pada 6-17 Mei 2021. Keputusan itu didasarkan hasil rapat tingkat Menteri, Jumat (26/3/21), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).