Din: Kita Sedang Berhadapan dengan Kemungkaran Terorganisir

Nasional

NOTULA – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) tidak akan menyerah, meski Perppu Nomor 1/2020 kini telah menjadi UU 2/2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Produk Undang Undang yang dikenal dengan UU Corona itu kembali digugat KPMPK. Ketua Dewan Pengarah KMPK, Din Syamsuddin, menegaskan, pihaknya tak akan membiarkan aturan yang bertentangan dengan konstitusi.

Sebab, sedikit banyak akan berdampak pada struktur negara sebagai negara hukum.

Menurut Din, seperti dikutip dari rmol.id, sebetulnya masih banyak elemen masyarakat lainnya di luar sana yang juga sependapat dengan gugatan judicial review yang dilayangkan KMPK ke Mahkamah Konstitusi.

“Banyak sekali di luar kita ini, dari sudut agama kita sedang berhadapan dengan kemungkaran terorganisir, yang sudah memasuki struktur kenegaraan. Dan di sinilah bahayanya, bahaya besar yang mengganggu kehidupan bersama,” kata Din, dalam rapat koordinasi KMPK yang digelar virtual, Sabtu (23/5).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berharap elemen masyarakat yang tergabung di KMPK tidak patah arang, lantaran Perppu Corona telah menjadi UU.

“Kita jangan kehilangan asa, jangan kekurangan nafas. Ini kayak main kucing-kucingan, paling tidak begitu suasana kebatinan saya. Maka kita fokuskan dulu UU ini, sambil yang besar juga dikerjakan dan disiapkan. Serupa Omnibus law dan lain-lain,” rincinya.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan, dirinya siap menerima konsekuensi apapun selama proses melakukan gugatan, sejak masih Perppu 1/2020 hingga disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna menjadi UU Corona seperti sekarang ini.

“Terus terang, terus ada kebatinan saya dengan Perppu yang menjadi UU ini, besar tapi kecil. Jadi, kita sikapi juga secara santai dan kita yakin,” ucapnya.

“Ya sudahlah, urusan dunia ini sudah selesailah, tidak ada yang kita takuti. Namun tetap cerdas dan taktis,” pungkasnya.