Dihalangi, Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Digelar di Pelataran Gedung Pandansari

Nasional

NOTULA – Meski kabarnya dihalangi dan bahkan ada upaya menghentikan, Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) itu tetap berlangsung, di pelataran Gedung Pandansari, Cibubur, Jakarta Timur, sejak Selasa (10/5) hingga Kamis (12/5).

Ketua Panitia Pelaksana KNRI, Adit, seperti diktuip dari rmol.id, menjelaskan, sekitar 300 peserta yang mewakili 34 provinsi di Indonesia itu secara mendadak tidak diperbolehkan menggunakan Gedung Pandansari, meski sudah membayar sewa.

“Kami sudah ikuti prosedur dengan menyampaikan pemberitahuan ke apparat, baik Polsek, Polres, bahkan sampai Polda, sudah oke semua. Tetapi di hari pelaksanaan, saat peserta dari berbagai daerah datang dan mau menggunakan Gedung, tiba-tiba dilarang,” papar Adit, Rabu (11/5/22).

Akhirnya konsolidasi dilaksanakan di luar gedung, menggunakan lapangan dan lorong-lorong penginapan peserta, namun dengan suasana heroik.

Konsolidasi diikuti mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis ’98.

Sejumlah akademisi yang hadir di lokasi konsolidasi di antaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir melalui online.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengemukakan, ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, di antaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi.

“Cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat,” kata Bivitri Susanti.

Sementara itu, akademisi dan ekonom, Anthony Budiawan, dalam sambutannya mengatakan, ekonomi Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan.

“APBN kita defisit Rp 1.000 triliun, APBN naik jadi sekitar Rp 2.700 triliun pada 2021, tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR, dan lain-lain,” jelas Anthony.

Sedang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyampaikan, reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati.

“Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, vulgar dilakukan di tengah rakyat yang sedang sengsara, dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati,” tegas Ubedilah.

Ubedilah yang juga pelapor dua anak Presiden Joko Widodo ke KPK atas dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut.

“Korupsi miliaran rupiah telah terjadi di tengah rakyat sedang sengsara, misalnya Bansos. Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar di tengah perusahaan itu penuh masalah hukum,” jelasnya.

“Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang jadi bagian utama oligarki. Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN. Kebijakan strategis pemerintah berubah hanya dalam hitungan hari, karena tekanan oligarki. Itu semua fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah,” tutup Ubedilah.

Menurut rencana, acara konsolidasi nasional itu akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini, Rabu (11/5/22), diagendakan sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi. Nesok pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional di hadapan media dan publik secara luas.

“Orang Penting”

Secara terpisah, dijelaskan, tekanan pada acara konsolidasi itu disinyalir berasal dari “orang penting” yang belum berani diungkap sang pemilik Gedung Pandansari yang ada di bilangan Cibubur, Jakarta Timur itu.

Informasi itu diterima Ubedilah Badrun, yang juga hadir sebagai pembicara pada acara yang dihadiri sekitar 300 orang dari sejumlah elemen mahasiswa, petani, nelayan, buruh, akademisi, sampai aktivis 98.

“Panitia dan mahasiswa menginfokan, tekanan dialami pengelola gedung (Pandansari) yang katanya dari orang penting yang tidak mau disebut namanya,” jelas Ubedillah, seperti dikutip dari rmol.id.

Aktivis ’98 yang kerap disapa Ubed itu juga menjelaskan, pihak panitia sudah menceritakan kepada dia terkait proses perizinan pelaksanaan acara dan penggunaan Gedung Pandansari yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Tapi alasan perizinannya selalu dipertanyakan, padahal sudah ada stempel dari kepolisian,” ungkapya.

Dia juga mendapat informasi terkini dari panitia penyelenggara, bahwa peserta Konsolnas masih bertahan di sekitar Gedung Pandansari.

“Peserta masih nunggu gedung dibuka. Mahasiswa dan utusan dari berbagai daerah tetap bertahan di lokasi dengan masuk ke penginapan dan mengadakan sidang-sidang komisi,” tandas Ubed.